Pemprov Kaltara Terkesan Lambat Lakukan Pelelangan APBD, Ada Apa

Kaltara, infobanua.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terkesan lambat melakukan proses pelelangan kegiatan pengadaan barang dan jasa baik itu fisik dan non fisik yang merupakan bagian dari tahapan Perencanaan Pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturann Presiden nomor.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Padahal pelaksaan APBD Tahun anggaran 2024 sudah menjelang akhir pelaksanaan dimana pembahasan APBD Perubahan TA.2024 memasuki tahap persiapan.

Lambatnya proses pelelangan ini banyak menuai protes dan kekuatiran berbagai pihak terkhusus penyedia barang dan jasa pemerintah, apakah lambatnya proses lelang disengaja oleh Pemprov Kaltara sebagai bagian dari konspirasi kepada pihak-pihak tertentu.

Kekuatiran penyedia barang dan jasa pemerintah juga berdasar karena pengalaman tahun 2023 banyak pekerjaan fisik yang dilakukan Adendum dan denda dikarenakan ketersediaan waktu yang mepet dan darurat.

Abdul Rahman Gubernur LSM Lira Kaltara angkat bicara, bahwa lambatnya proses lelang pekerjaan Fisik dan non fisik APBD Kaltara Tahun 2024 mencerminkan TakTertibnya Administrasi, TakbTertibnya Pengelolaan Anggaran APBD.

Abdul Rahman menegaskan lagi bahwa sesungguhnya ada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diatur dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa pemerintah.

Gubernur LSM Lira ini sangat menyangkan lambatnya proses lelang ini bisa berpengaruh terhadap hasil pekerjaan nantinya padahal aturannya sudah jelas dan tersedia mulai dari pedoman perencanaan pengadaan,swakelola, penyedia, tender, katalog elektronik dan pedoman lainnya yang sudah diatur.

Dirinya meminta kepada Gubernur Kaltara untuk segera melakukan proses Tender, lelang agar hasil pekerjaan tak diburu waktu dan yang lebih penting tak jadi Temuan BPK.RI nanti tutupnya.

Ratama