Sengketa dan Konflik Tanah Masih Sering Terjadi di Kotim

Sampit, infobanua.co.id – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor mengatakan jika permasalahan sengketa dan konflik sektor pertanahan masih sering terjadi pada sebagian daerah di wilayah kabupaten kotawaringin timur.

Baca Juga:

Razia Malam Tiap Blok Di Lapas Sampit Ujudkan Zero Halinar

Hal itu disampaikan Bupati Kotim Halikinnor dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten I Setda Kotim Rihel pada acara rapat koordinasi dan sosialisasi pencegahan sengketa dan konflik pertanahan di Kabupaten Kotawaringin Timur yang digelar Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah di Aquarius Boutique Hotel Sampit Kamis (30/5/2024).

Baca Juga:

Lapas Sampit Panen Sayur Kangkung, Dukung Ketahanan Pangan Nasional

Untuk itu lanjutnya upaya meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan harus dilakukan karena berhubungan dengan kepentingan hidup masyarakat luas.

Baca Juga:

Lapas Sampit Perangi Narkoba, Bukti Nyata Tes Urine Untuk Petugas

Upaya tersebut dilakukan karena sengketa dan konflik pertanahan dapat merugikan banyak pihak mulai dari masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. Salah satu kerugiannya karena dapat menimbulkan biaya tak terduga dalam proses penyelesaiannya, karena itu dibutuhkan pencegahan sengketa dan konflik pertanahan yang lebih baik.

Baca Juga:

Lapas Sampit Terima Dropingan Matras, Dukung Kesejahteraan Warga Binaan

“Sengketa dan konflik pertanahan yang bersifat berubah secara berangsur-angsur, atau bertahap berkembang seiring dengan berjalannya waktu, anggapan bahwa kalau ada pembangunan pasti akan menimbulkan konflik pertanahan, dan hasilnya dapat berdampak menyisihkan atau menurunkan nilai-nilai hidup masyarakat setempat,” katanya.

Baca Juga:

Lapas Sampit Tingkatkan Keamanan Melalui Sosialisasi Zero Halinar

pemerintah kabupaten kotawaringin timur ujarnya tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Untuk itu dirinya mengajak agar hal itu dapat direnungkan dan dipikirkan bersama bagaimana masalah yang bisa terjadi di hulu sehingga kemudian akibatnya di hilir.

Baca Juga:

WBP Mendapat Arahan Tentang Tata Cara Pemilu di Lapas Sampit

Dimana perkara pertanahan kerap terjadi, oleh sebab itu perlu perbaikan-perbaikan mulai dari pemenuhan persyaratan sampai dengan proses penguatan dan legalisasi alas hak tanah milik masyarakat.

Baca Juga:

Kalapas Sampit Berperan Aktif Dalam Aksi Sosial Pemasyarakatan di Kalteng

Zainal.

Baca Juga:

Kemandirian WBP Terasah Melalui Pembuatan Mebel di Lapas Sampit

Baca Juga:

Deklarasikan Zero Halinar Lapas Sampit Komitmen Bersih Dari Handphone, Pungli Serta Narkoba