infobanua.co.id
Beranda DPR DPRD Kalsel Bersama Serikat Pekerja Tolak PP No. 21 Tahun 2024 tentang Tapera

DPRD Kalsel Bersama Serikat Pekerja Tolak PP No. 21 Tahun 2024 tentang Tapera

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel menyatakan sikap tegas terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2024

Banjarmasin, infobanua.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyatakan sikap tegas terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2024, yang merupakan perubahan atas PP No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Peraturan ini dianggap membebani para pekerja di Kalsel dan Indonesia secara umum.

Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, H. Suripno Sumas, S.H., M.H., menyampaikan hal ini saat menerima audiensi dari Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Kalsel dan Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Provinsi Kalsel, Kamis (13/06/24) pagi di Gedung B DPRD Kalsel.

“Kami dari perwakilan rakyat yang mewakili suara-suara masyarakat Kalsel tentunya di sini memiliki sudut pandang yang sama berkenaan dengan hal ini. Kami juga menganggap bahwa ini merupakan hal yang membebani para pekerja, sehingga kami sepakat dengan isi tuntutan dari rekan-rekan serikat pekerja dan serikat buruh,” ujar Suripno, politisi senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Kalsel, H. Sadin Sasau, menyambut baik kesamaan pandangan dari wakil rakyat tersebut. Ia mengucapkan terima kasih atas dukungan dan sikap penolakan yang disuarakan.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalsel, Irfan Sayuti, juga hadir dan menyatakan akan menindaklanjuti arahan pimpinan untuk memfasilitasi suara dan aspirasi masyarakat Banua, khususnya dari serikat pekerja dan serikat buruh.

Selanjutnya, akan dijadwalkan pertemuan untuk menyampaikan hasil tuntutan dan kajian mengenai permasalahan ini ke tingkat pusat. Selain permasalahan Tapera, turut disepakati penolakan terhadap Permendikbud No. 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Id/IB

Bagikan:

Iklan