SK PPPK di Pessel Belum Diterbitkan, Ketua DPRD Ermizen Terus Kawal dan Jalin Komunikasi Dengan Pemda
Pesisir Selatan, infobanua.co.id – Ketua DPRD Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) bakal terus mengawal dan terus berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat terkait belum diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lulusan tahun 2023 di daerah tersebut
Baca Juga:
Sebagaimana diketahui, sampai kini ada sebanyak 2.021 PPPK masih menunggu SK. Padahal mereka merupakan lulusan sejak tahun 2023 sementara sekarang sudah tahun 2024.
Baca Juga:
Terkait hal demikian, Ketua DPRD kabupaten Pesisir Selatan, Ermizen menanggapi bawah dirinya telah menjalin komunikasi dengan pihak pemerintah daerah (Pemkab).
Baca Juga:
Baca Juga:
Dimana dirinya mempertanyakan lansuang kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pesisir Selatan, Yozki Wandri perihal hal itu.
Baca Juga:
“Kita dari dewan telah berkomunikasi dengan Pemkab dan kita bakal kawal terus hal itu karena ini menyangkut hak rekan-rekan kita yang telah lulus PPPK,”katanya saat hubungi wartawan Jumat (14/6/2024).
Baca Juga:
Saat komunikasi katanya, pihak BKSDM menjawab bahwa prosesnya masih menunggu dari pusat dan masih ada syarat yang mesti dipenuhi.
Baca Juga:
“Ya, sudah saya tanyai kepada Yoski kenapa terlambat SKnya, Yoski menjawab masih ada yang tersisa dan kami masih menunggu itu, kami yakin ini persoalan teknis dan kami masih menunggu hal itu, “ucap Ermizen saat ditemui wartawan.
Baca Juga:
Baca Juga:
Selanjutnya, kata Ermizen, tidak puas dengan satu sumber saja, ia pun menghubungi kenalannya yang ada di Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mendapatkan gambaran lebih jelas
Baca Juga:
Menurut informasi dari BKN, Kabupaten Pesisir Selatan sudah berada di tahap 5, yang berarti tinggal menunggu pengesahan SK oleh pemerintah daerah.
Baca Juga:
“Pessel telah berada di tahap 5. Jadi, tinggal di SK kan saja oleh daerah,” kata sumber dari BKN yang dihubungi Ermizen.
Baca Juga:
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pesisir Selatan, Yozki Wandri menyebutkan bahwa saat ini proses SK PPPK sudah hampir tuntas.
Baca Juga:
“Persetujuan BAKN hampit tuntas, namun ada sekitar 2 persen lagi yang belum turun” sebut Yozki.
Baca Juga:
Disampaikannya, tahun 2023 kemarin, Pemerintah Daerah Kabupaten membuka formasi PPPK sebanyak 2.195 formasi. Setelah dilaksanakan tes dinyatakan lulus sebanya 2030 peserta.
Baca Juga:
Selanjutnya terdapat 9 orang peserta yang lulus mengundurkan diri, sehingga berkas Calon PPPK yang diusulkan ke BKN berjumlah sebanyak 2021.
Baca Juga:
“Dari 2021 tersebut, 1.191 diantaranya merupakan tenaga guru dan 830 tenaga kesehatan” Sebut Mantan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab itu.
Baca Juga:
Lanjutnya, jika dibandingkan dengan formasi seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, maka penerimaan PPPK tahun 2023, Pemda Kabupaten Pesisir termasuk salah satu daerah yang terbanyak.
Baca Juga:
“Ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah di bawah kepemimpin Bupati Rusma Yul Anwar dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di bidang Pendidikan dan Kesehatan” tukuk Yozki.
Baca Juga:
Saat ini, proses pengeluaran SK PPPK telah memasuki persetujuan teknis BKN.
Baca Juga:
” Proses Pertek yang telah keluar sudah mencapai 98%. Ada lebih kurang 2% berkas lagi yang ditunggu perteknya supaya Surat Perjanjian Kerja dapat di proses” tutup Yozki.
Baca Juga:
IB
Baca Juga:
Baca Juga:
Artikel Terkait
