infobanua.co.id
Beranda DPR Studi Banding DPRD Kalsel ke Yogyakarta, Optimalkan Peran BP-Perda Melalui Pembelajaran dari DIY

Studi Banding DPRD Kalsel ke Yogyakarta, Optimalkan Peran BP-Perda Melalui Pembelajaran dari DIY

Ketua BP-Perda DPRD Provinsi Kalsel, H. Hormansyah, S.Ag., M.H.

Yogyakarta, infobanua.co.id – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP-Perda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan studi banding ke DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat (14/06) pagi. Kegiatan ini bertujuan untuk memperdalam peran BP-Perda sebagai salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Ketua BP-Perda DPRD Provinsi Kalsel, H. Hormansyah, S.Ag., M.H., memimpin rombongan dalam studi banding ini. Keberangkatan mereka didasari oleh Peraturan DPRD Provinsi Kalsel No. 1 Tahun 2023 yang mengamanatkan BP-Perda untuk melakukan kajian terhadap perda. H. Hormansyah mengaku mendapatkan banyak masukan yang dapat diterapkan di Banua untuk mengoptimalkan perda demi kesejahteraan rakyat dan pesatnya pembangunan.

“Tentu di sini baik sekali ya, setelah perda itu disahkan, kemudian dibuatkan juga peraturan gubernur (pergub), sehingga penerapan perda tersebut bisa optimal di masyarakat. Inilah yang akan kita perbaiki dan pikirkan apa yang harus dilakukan di Kalsel,” ujar politisi PKB tersebut.

Di Yogyakarta, program pembentukan perda (propemperda) dilakukan dengan sangat sistematis. SOP untuk rencana propemperda lima tahunan, tiga tahunan, dan tahunan sudah disiapkan terlebih dahulu. Ketika propemperda disepakati, naskah akademik sudah siap. “Apabila ada dinamika dalam perjalanan pemerintahan daerah, maka propemperda dapat diubah dengan kesepakatan antara Gubernur dan Pimpinan DPRD serta anggota DPRD. Misal pada tahun 2024 ini di DPRD DIY ada dua kali perubahan propemperda yang dilakukan,” tambah H. Hormansyah.

Beberapa kendala dalam implementasi Perda seringkali disebabkan oleh perubahan peraturan perundang-undangan di level pusat, seperti UU tentang Cipta Kerja. Untuk mengatasi hal ini, evaluasi dan kajian dilakukan untuk melihat seluruh Perda di DIY mana yang harus disesuaikan atau bahkan dicabut. Secara koordinatif, DIY melibatkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk menangani persoalan dinamika perundang-undangan dalam pembentukan produk hukum daerah. H. Hormansyah menilai langkah konkret dan sistematis ini perlu juga diterapkan di Kalsel.

Marlina Handayani, S.Pd., M.M., yang menerima kunjungan dari BP-Perda DPRD Provinsi Kalsel, menyatakan bahwa DPRD DIY akan selalu siap dan terbuka menerima kunjungan dari siapapun guna bersama-sama meningkatkan wawasan dan berbagi kondisi masing-masing. “Tentunya dengan kunjungan ini kami sangat mengapresiasi dan sangat berbahagia karena DPRD Kalsel sudah memilih DIY sebagai tujuan studi banding ini. Apa yang diperoleh dalam diskusi pagi ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Provinsi Kalsel,” pungkasnya.

id/IB

Bagikan:

Iklan