infobanua.co.id
Beranda Banjarbaru Banjarbaru Terdepan dalam Pencegahan Korupsi, Skor MCP Tertinggi di Kalsel

Banjarbaru Terdepan dalam Pencegahan Korupsi, Skor MCP Tertinggi di Kalsel

Walikota HM Aditya Mufti Ariffin membawa Pemko Banjarbaru sukses mencatatkan nama sebagai Pemerintah Daerah dengan Perolehan Skor Indeks Pencegahan Korupsi (MCP) Tertinggi Tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Selatan.

BANJARBARU, infobanua.co.id – Prestasi membanggakan kembali dicatatkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru di bawah kepemimpinan Walikota HM Aditya Mufti Ariffin. Pemko Banjarbaru berhasil meraih skor tertinggi dalam Indeks Pencegahan Korupsi (MCP) Tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Selatan, menandakan keberhasilan dalam mencegah praktik korupsi di era pemerintahannya.

Penghargaan ini diserahkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, kepada Walikota Aditya dalam sebuah acara Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi di Provinsi Kalsel yang digelar di Mahligai Pancasila Banjarmasin pada Kamis, 27 Juni 2024. Pada kesempatan tersebut, Walikota Aditya turut didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, H. Said Abdullah.

Dalam MCP KPK RI, Banjarbaru masuk dalam kategori hijau dengan perolehan nilai yang impresif, yaitu 90,94.

Saat dikonfirmasi, Walikota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin, mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya atas prestasi tersebut. “Alhamdulillah, semoga ke depannya segala indikator ini bisa dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi,” ujar Walikota Aditya. Ia juga menyebut bahwa penghargaan ini menjadi “vitamin” bagi Pemko Banjarbaru untuk bekerja lebih baik lagi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan upaya dari KPK RI untuk mendorong pencegahan korupsi melalui langkah-langkah preventif dan intervensi di berbagai area. Terdapat tujuh area yang menjadi fokus intervensi MCP, yaitu:

  1. Perencanaan penganggaran
  2. Pengadaan barang dan jasa
  3. Perizinan
  4. Penguatan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)
  5. Manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara)
  6. Manajemen BMD (Barang Milik Daerah)
  7. Optimalisasi pendapatan daerah

Untuk Kota Banjarbaru, penilaian MCP melibatkan perbaikan sistem melalui dua survei utama: survei penilaian integritas dan survei indeks persepsi anti korupsi. Hasil yang dicapai oleh Banjarbaru menunjukkan keberhasilan dalam memperkuat integritas dan mencegah korupsi di semua lini pemerintahan.

Dengan prestasi ini, Pemko Banjarbaru diharapkan dapat terus mempertahankan dan meningkatkan upaya pencegahan korupsi, serta menjadi contoh bagi daerah lain di Kalimantan Selatan dan Indonesia.

Yus/IB

Bagikan:

Iklan