Terkait Informasi Pemotongan BOP KPPS, Bawaslu Pessel Mintak KPU Tidak Diam dan Harus Ditindak
Pesisir Selatan, infobanua.co.id – Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) meminta jajaran KPU Pessel untuk menindaklanjuti informasi dugaan pemotongan biaya operasional (BOP) tingkat KPPS.
Baca Juga:
Ketua Bawaslu Pessel, Afriki Musmaidi mengatakan, jajaran KPU Pessel harus menelusuri kebenaran informasi tersebut. Jangan KPU diam, dan membuat informasi tersebut menjadi bias dan merusak nama penyelenggara.
Baca Juga:
“Kalau benar bawahannya seperti itu. KPU harus segera menindaklanjuti. Karena itu tugasnya untuk memantau dan mengontrol jajarannya,” ungkapnya pada wartawan
Baca Juga:
Ia menjelaskan, penyelewengan anggaran dalam penyelenggaraan Pemilu sangat menjadi atensi bagi penyelenggara, tidak terkecuali di tubuh KPU.
Baca Juga:
Ia mengatakan, jajaran penyelenggara mesti harus terbuka soal anggaran dan transparan dalam penggunaannya. Meski satu rupiah sekaligus.
Baca Juga:
“Kalau kami di Bawaslu itu sangat diwanti-wanti oleh Pimpinan kami Ketua Bawaslu. Jangan ratusan ribu. Satu rupiah pun jangan sekali-kali memotongnya,” terang Afriki Musmaidi.
Baca Juga:
Terkait informasi yang membawa nama jajaran KPU Pessel, ia mengingatkan KPU Pessel tidak diam dan abai soal informasi publik. Sebab, hal itu sudah menjadi tanggung jawabnya untuk menindaklanjuti.
Baca Juga:
“Ya, tentu KPU harus bertanggung jawab menelusuri kebenaran itu. Jika benar, tentu ada sanksinya. Jika tidak, tentu hal itu terbantahkan,” tutupnya.
Baca Juga:
Sebelumnya diberitakan, Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan mendapat sorotan usai penyelenggaran pemungutan suara ulang (PSU) DPD di daerah setempat.
Baca Juga:
Selain tidak sukses memaksimalkan partisipasi pemilih, jajaran KPU di Pesisir Selatan juga diduga telah membagi-bagikan sisa biaya operasional (BOP) tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Baca Juga:
Informasi ini dirangkum wartawan dari keluhan salah seorang anggota KPPS yang ikut menjadi pelaksanaan PSU DPD RI. Selain dibagi-bagi di tingkat KPPS, sebelum cair BOP KPPS juga dipotong realisasinya oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat nagari.
Baca Juga:
Pengakuan dari anggota KPPS tersebut, anggaran BOP KPPS mereka dipotong masing-masing sebesar Rp 250 ribu per TPS dengan alasan untuk biaya operasional pengantar logistik
Baca Juga:
Namun, setelah dicek pihaknya. Pengantar logistik tersebut mengeluh dan tidak menerima anggaran Rp 250 ribu tersebut.
Baca Juga:
“Saya tahu, yang mengantar ini mengeluh. Mobil rusak, sudah itu hanya rokok yang dapat sebungkus. Itu kemarin sore saya dapat informasinya,” ungkapnya
Baca Juga:
Setelah bercerita soal pemotongan BOP tersebut, pihaknya juga mengungkapkan adanya kesepakatan antara penyelenggara tingkat TPS membagi-bagikan sisa BOP PSU tersebut.
Baca Juga:
Ia mengatakan, pembagian BOP, dia tahu setelah dirinya bertemu sesama rekan-rekan beda TPS menanyakan soal pembagian BOP kepada dirinya. Padahal, dirinya tidak mendapat informasi dari Ketua KPPS soal itu.
Baca Juga:
“Biasanya dana BOP itu dibagi sama banyak. Tahu-tahunya sekarang, saya tidak menerima sepeser. Dan tidak ada konfirmasi dari Ketua KPPS,” terangnya.
Baca Juga:
Lanjutnya, setelah mengetahui adanya pembagian dan tidak ada konfirmasi dari Ketua KPPS, pihaknya mencoba menanyakan hal itu ke rekan sesama KPPS.
Baca Juga:
Dari hasil penelusuran yang dilakukan, ternyata benar setiap anggota KPPS di TPS nya sudah mendapat uang Rp100 ribu dari hasil sisa BOP tersebut.
Baca Juga:
Ia mengaku, tidak dikasih ketua KPPS karena dianggap tidak bekerja sama sekali.
Baca Juga:
“Ada yang dapat seratus. Saya tidak dikasih, karena saya dianggap tidak bekerja sama sekali,” terangnya.
Baca Juga:
Terpisah, Ketua KPU Kabupaten Pessel, Aswandi mengakui, belum mengetahui soal adanya pemotongan Biaya Operasional (BOP) tingkat PPS di daerah itu.
Baca Juga:
Ia menegaskan, pihaknya akan melakukan klarifikasi jika ada laporan. Sebab, ia menyatakan, tidak dibenarkan adanya pemotongan BOP tersebut.
Baca Juga:
“Melakukan klarifikasi jika ada laporan. Tidak boleh ada pemotongan,” terangnya di konfirmasi wartawan
Baca Juga:
Terkait sisa BOP KPPS yang dibagi, pihaknya mengaku, hingga KPU Pessel belum menerima adanya SPJ BOP KPPS yang masuk. Apakah benar berlebih atau tidak.
Baca Juga:
“Belum ada SPJ yang masuk, sehingga blm ada info apakah OP berlebih. Namun, alokasi OP itu disertai RAB penggunaannya. (Total per TPS) Rp 3.500.000,” jelasnya.
Baca Juga:
KPU Akui Habiskan Anggaran Rp 350 Miliar untuk PSU DPD Sumbar
Baca Juga:
Melansir Tempo.co, Plt Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Mochammad Afifuddin membenarkan pernyataan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja, bahwa biaya pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Anggota DPD RI di Daerah Pemilihan Sumatera Barat menghabiskan biaya hingga Rp350 miliar.
Baca Juga:
“Ya, memang benar, ada sebanyak 17.000 TPS. Mungkin teman-teman tidak memikirkan situasi itu,” kata Afif di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat, 19 Juli 2024.
Baca Juga:
Dia mengungkap terjadi kesulitan dalam pelaksanaan PSU di Sumatera Barat. Ia menjelaskan, bahkan sempat terjadi hilang kontak dengan kapal yang membawa logistik PSU ke Kepulauan Mentawai.
Baca Juga:
Meski ada kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan, kata dia, hal ini disebabkan waktu yang terbatas, namun penyelenggaraan PSU harus tetap dilaksanakan.
Baca Juga:
“KPU ini dengan waktu yang sangat sedikit, 13 hari. Sudah kita lakukan semua sebisa mungkin,” ujar Afif.
Baca Juga:
IB
Baca Juga:
Baca Juga:
Artikel Terkait
