Pemkab dan DPRD Berau Sepakati KUA-PPAS TA 2025

BERAU, infobanua.co.id – Penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Daerah (Pemkab) Berau dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Berau tentang rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Tahun Anggaran (TA) 2025.

“Ada 12 prioritas program pembangunan Kabupaten Berau TA 2025,” kata Wakil Bupati (Wabup) Berau, H. Gamalis, di rapat paripurna DPRD Berau, Rabu, (31/7/2024).

12 prioritas program pembangunan yakni, peningkatan kualitas pendidikan dasar masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat berkualitas, percepatan penanggulangan kemiskinan, pengembangan sektor pariwisata berorientasi ekowisata dan pengembangan nilai tambah ekonomi komoditas pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan. Selanjutnya terkait, pengembangan kemitraan usaha pertanian dalam arti luas, pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas secara merata, pengembangan energi listrik terbarukan, pengembangan sumber daya alam yang terbaru dan berkelanjutan, peningkatan kualitas reformasi birokrasi, pengendalian, pengawasan dan supremasi hukum, peningkatan kualitas dan standarisasi pelayanan pada unit pelayanan bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat umum serta peningkatan pelayanan prima terpadu.

“Dalam KUA-PPAS Kabupaten Berau TA 2025, pemerintah daerah berusaha semaksimal mungkin untuk menyusun program kegiatan yang sifatnya prioritas sesuai kebutuhan APBD yang tersedia. Pembahasan Rancangan KUA-PPAS TA 2025 bisa dapat terselesaikan dengan kerjasama dengan eksekutif dan legislatif” ucapnya.

H. Gamalis menuturkan, secara garis besar, alokasi anggaran KUA-PPAS TA 2025 nantinya akan digunakan untuk operasional SKPD dengan porsi minimal, termasuk untuk belanja gaji, tunjangan, tambahan penghasilan ASN, gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Anggota DPRD, Gaji Non PNS serta bantuan keuangan kepada pemerintah kampung yang di dalamnya termasuk program kegiatan sifatnya mendesak untuk penunjang pelayanan publik.

“Yang diutamakan standar pelayanan minimal, baik fisik maupun non fisik. Seperti, sektor pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan, sanitasi dan air bersih. Di semua sub kegiatan yang menunjang 18 program unggulan dan dukungan anggaran terkait percepatan penurunan stunting, operasional PKK, Posyandu, urusan pemerintahan umum, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui administrasi kependudukan,” terangnya.

H. Gamalis mengkemukakan bahwa KUA-PPAS tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 3,9 Triliun, belanja ditetapkan sebesar Rp 4,4 Triliun dan pembiayaan ditetapkan sebesar Rp 488 Miliar.

“Inipun masih terdapat kekurangan pada pelaksanaan pembangunan yang telah dijalankan. Meski demikian, Pemkab Berau berkomitmen akan terus berbenah dan melakukan evaluasi. Selain itu, selektif dalam alokasi anggaran. Kedepannya, kami akan lebih berfokus pada sektor unggulan daerah dengan pelaksanaan penetapan kebijakan KUA-PPAS 2025,” harapnya. (Ski)