DPRD Nunukan Gelar Rapat Fraksi-Fraksi Serukan Perubahan Fokus APBD 2024 pada Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur

Nunukan, infobanua.co.id – Rapat penting DPRD Kabupaten Nunukan digelar pada Jumat, 2 Agustus 2024, dipimpin oleh Hj. Leppa, Ketua DPRD Kabupaten Nunukan. Rapat ini dihadiri juga oleh Muh Saleh, SE, Wakil Ketua DPRD, dan Wakil Bupati Nunukan, H. Hanafia, SE, M.Si. Dalam forum ini, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umum mereka terkait perubahan APBD 2024.

Fraksi Demokrat mengusulkan agar perubahan APBD 2024 lebih fokus pada sektor riil dan pelayanan publik. Mereka menekankan pentingnya perhatian ekstra pada bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan, yang masih dianggap kurang memadai dan langsung berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Fraksi Demokrat juga meminta pemerintah daerah untuk mengatasi utang piutang RSUD Kabupaten Nunukan kepada pihak ketiga agar pelayanan kembali normal, karena hal ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, seperti disampaikan oleh Robinson Totong.

Ahmad Triyadi dari Fraksi Hanura menekankan pentingnya alokasi anggaran yang lebih besar untuk sektor kesehatan dan pendidikan, yang dianggap sangat vital bagi masyarakat. Fraksi Hanura menyarankan agar perbaikan fasilitas kesehatan, peningkatan layanan kesehatan, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan menjadi prioritas utama dalam APBD Perubahan 2024. Selain itu, mereka juga mendorong peningkatan anggaran untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, yang akan mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Fraksi PKS, yang diwakili oleh Ina Anggraini, menggarisbawahi beberapa isu penting:

1. Mereka meminta pemerintah daerah melalui dinas kesehatan untuk memastikan pelayanan di RSUD Kabupaten Nunukan tetap menjadi prioritas utama, dengan penambahan anggaran yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan ketersediaan obat-obatan.
2. Fraksi PKS juga meminta tim dewan pengawas RSUD untuk memvalidasi setiap tagihan utang dan memastikan tidak ada pembayaran utang yang fiktif.
3. Terakhir, mereka mendesak percepatan rehabilitasi atap Pasar Yamaker, yang hingga kini belum dilaksanakan meskipun anggarannya sudah tersedia sekitar 500 juta. Hal ini penting untuk segera ditindaklanjuti mengingat banyaknya atap pasar yang bocor dan dikeluhkan masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Ina Anggraini.

Dengan berbagai pandangan dan rekomendasi yang disampaikan, rapat ini diharapkan dapat mendorong keputusan yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan. (Yuspal)