Wali Kota Aditya Mufti Ariffin: Pemko Banjarbaru Raih Penghargaan Inflasi dan Insentif Fiskal Rp5,8 Miliar

BANJARBARU, infobanua.co.id – Di bawah kepemimpinan Wali Kota H.M. Aditya Mufti Ariffin, Pemerintah Kota Banjarbaru kembali meraih prestasi membanggakan dengan mendapatkan Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Pengendalian Inflasi Daerah Periode I dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, di Sasana Bhakti Praja Gedung C Lantai 3, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada Senin (5/8/2024).

Selain penghargaan, Pemko Banjarbaru juga menerima insentif fiskal sebesar Rp 5.878.382.000 dari Kemenkeu RI sebagai apresiasi atas keberhasilan mereka dalam mengendalikan inflasi di daerah. Menariknya, Banjarbaru dan Banjarmasin adalah dua daerah di Kalimantan Selatan yang meraih dana tersebut.

Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin, mengungkapkan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari kerja sama dan solidaritas yang solid dari seluruh jajaran Pemko Banjarbaru dalam upaya pengendalian inflasi.

“Alhamdulillah, berkat kerjasama dan solidaritas jajaran Pemko Banjarbaru, kita dinilai berhasil menekan inflasi. Ini merupakan bukti nyata dari upaya kita bersama dan mendapatkan penghargaan serta insentif fiskal dari Kemenkeu,” ujar Aditya, Senin (15/7/2024).

Aditya menjelaskan bahwa salah satu strategi utama dalam pengendalian inflasi adalah pelaksanaan pasar murah secara serentak di berbagai wilayah kecamatan di Kota Banjarbaru sejak awal tahun ini.

Dana insentif fiskal sebesar Rp 5,8 miliar yang diterima akan digunakan untuk mendukung berbagai program prioritas, termasuk penurunan inflasi, penurunan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan investasi.

“Kita akan mengalokasikan dana ini untuk mendukung berbagai inisiatif penting yang akan langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat kita,” tambah Aditya.

Sebagai informasi tambahan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengalokasikan dana sebesar Rp 300 miliar bagi provinsi, kabupaten, dan kota yang berhasil mengendalikan inflasi. Pada periode pertama, total terdapat 50 pemerintah daerah yang menerima penghargaan ini.

Yus/IB