Sampit, infobanua.co.id – Akibat pungutan sekolah dirasakan sangat memberatkan orang tua siswa, hingga melapor ke DPRD Kotim, Senin (5-8-2024). Untuk minta penjelasan DPRD Kotim mengundang Kepala sekolah bersangkutan di antaranya Kepsek SD Negeri – 4 Mentawa Baru Hilir, Sajuri , Kepsek SD Negeri-3 Mentawa Baru Hulu, Niat Sugeng P, Kepala Dinas pendidikan, Irfansyah, Kabid SD, Mahbub, Korwil, Sukarma dan staf Disdik Halim.
Untuk pimpinan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dari komisi III DPRD Kotim, Hj.Mariani serta anggota komisi III, Dadang Siswanto, Riskon Fabiansyah, Ir. Paringotan Lumban Gaol dan H.Sanidin. RDP tersebut membahas terkait Jual Beli Kursi dan Jum,at Berkah disekolah yang mana menurut orang tua yang langsung melapor ke DPRD Kotim ini sangat memberatkan mereka.
Pimpinan rapat meminta kepada Kepsek dari SD Negeri-4 MB Hilir menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya, Sajuri tidak membantah persoalan tersebut namun dia mengatakan kalau hal ini masih belum terjadi. Menurutnya kalau persoalan Jual Beli Kursi disekolah mereka tidak memungut uang akan tetapi mereka meminta fisik atau barangnya.
”Kalau itu dirasakan sangat memberatkan orang tua siswa, saya sudah memerintahkan untuk distop tidak perlu dilanjutkan.” ujar Kepsek Sajuri.
Sementara itu juga Kepsek SD Negeri-3 MB Hulu , Nait Sugeng P ketika diminta penjelasannya oleh pimpinan rapat seperti apa yang telah disampaikan oleh Kepsek SD Negeri-4 MB Hilir, kalau pungutan atau orang diminta menyediakan kursi sangat memberatkan ia juga memerintahkan untuk tidak dilanjutkan.
”Kami patuh kalau diperintahkan untuk tidak dilanjutkan pungutan ataupun menyediakan kursi kami stop.”jelasnya.
Seperti penjelasan Kadis Pendidikan, Irfansyah diakuinya kalau pemerintah daerah melalui Disdik Kotim, untuk pengadaan meja, kursi dan lain dianggaran sangat terbatas sekali. Menurutnya kalaupun ada pengadaan kursi meja itu sudah ada paling banyak 5 kursi meja sampai 6 saja, itupun nama sekolah yang menerima sudah tercantum disana.
” Saya berharap ini menjadi pengalaman di tahun yang akan datang kita mencoba menganggarkan itu.”ungkap Irfansyah pihak mereka sudah menurunkan semacam tim.
Anggota DPRD Kotim dari komisi III, Riskon Fabiansyah sempat juga menyampaikan kalau sekarang ini yang ia terima laporan ada juga jual beli buku pelajaran di sekolah SD dan ini hampir disetiap sekolah siswa dianjurkan menebus buku tersebut.
”Ini perlu telusuri oknum yang menjual buku tersebut boleh apa tidak, itu perlu dikoordinasikan oleh mereka.”Pinta Riskon jebolan dari politisi Golkar ini.
Zainal.
NUNUKAN, infobanua.co.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengumumkan kebijakan penghapusan…
Pesisir Selatan, infobanua.co.id - Dihadiri ratusan kaum ibu-ibu (Emak-emak) saat kampanye ideologi di Kampung Langgai,…
Pesisir Selatan, infobanua.co.id - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Pesisir…
Karawang, infobanua.co.id - Delegasi Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA) yang terdiri dari Rektor, Prof. Dr. Ade…
RANTAU, infobanua.co.id - Pemerintah Kabupaten Tapin menggelar salat hajat bersama ulama, umara, dan tokoh masyarakat…
infobanua, Jakarta - Majelis Adat Dayak Nasional(MADN),Dewan Adat Dayak(DAD) se-Indonesia,dan organisasi masyarakat Dayak se-kalimantan dengan…