Wakil Wali Kota Banjarbaru Paparkan APBD 2025, Fokus pada Daya Saing Ekonomi dan Pelayanan Berbasis Teknologi

BANJARBARU, infobanua.co.id – Dalam langkah strategis untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru, Wakil Wali Kota Wartono menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 di hadapan Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Fadliansyah, dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Graha Paripurna DPRD Kota Banjarbaru, Sabtu (7/9/2024).

Dalam rapat tersebut, Wartono menggarisbawahi pentingnya sinkronisasi antara kebijakan daerah dengan perencanaan nasional dan provinsi. Tema pembangunan tahun 2025 difokuskan pada “Pemantapan daya saing daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan” seiring upaya Banjarbaru menjadi pusat perhatian sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan.

APBD tahun 2025, yang sudah disesuaikan dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), mencakup berbagai inisiatif inovatif. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pelayanan berbasis teknologi, yang bertujuan untuk mempermudah akses layanan bagi masyarakat, serta program homecare yang memberikan perawatan kesehatan langsung di rumah. Selain itu, ada pula program RT Mandiri yang mendorong kemandirian di tingkat RT melalui urban farming sebagai solusi pertanian perkotaan.

Di sektor pendidikan, Pemerintah Kota Banjarbaru memastikan alokasi minimal 20% dari total belanja daerah. Hal ini dilakukan secara konsisten demi meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, termasuk melalui pemberian beasiswa pendidikan tinggi bagi siswa berprestasi.

Tak hanya sektor sosial, belanja infrastruktur juga menjadi prioritas dalam APBD 2025, guna mendukung peningkatan kompetensi ASN dan memastikan pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) yang lebih baik. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat fungsi pengawasan dan memastikan seluruh program berjalan sesuai target.

Wartono memaparkan bahwa pendapatan Kota Banjarbaru tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp 1,59 triliun, sementara belanja daerah sedikit lebih tinggi di angka Rp 1,6 triliun. Meski ada selisih, Pemerintah Kota optimistis bahwa melalui manajemen keuangan yang tepat, defisit ini dapat diatasi dengan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan pengelolaan belanja yang lebih efisien.

Yus/IB