Pj Bupati PPU Buka Acara Sosialisasi Netralitas ASN
PENAJAM, Infobanuo.co.id – Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) membuka acara Sosialisasi Kebijakan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 2024, kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Geraha Pemuda PPU. Jum’at (13/09/2024).
Baca Juga:
Dalam sambutannya ia mengatakan, Pemilihan kepala daerah bukan hanya sekedar memilih pemimpin, tetapi juga merupakan manifestasi dari prinsip demokrasi yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dalam konteks ini, netralitas ASN dan aparat pemerintah daerah memainkan peran yang sangat penting.
Baca Juga:
“Netralitas bukan hanya sebuah kewajiban hukum, melainkan juga etika dan tanggung jawab moral oleh seluruh ASN dan aparat pemerintah daerah tanpa terkecuali,”ujarnya
Baca Juga:
Lanjutnya, Netralitas menjamin bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil selama proses pemilihan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Pilkada 2024 berlangsung jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia.
Baca Juga:
“Ini juga mencakup bagaimana kita bertindak dalam kapasitas kita sebagai pejabat publik, baik dalam sikap maupun dalam penyampaian informasi kepada masyarakat,”tuturnya
Baca Juga:
Oleh karena itu, melalui kegiatan sosialisasi ini, pihaknya ingin mengedukasi dan menyegarkan kembali pemahaman mengenai aturan dan pedoman yang mengatur netralitas ASN dan aparat pemerintahan desa.
Baca Juga:
Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana cara menjaga netralitas, serta menangani potensi yang mungkin muncul pada tahapan Pilkada.
Baca Juga:
“Aturan-aturan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan maupun kode etik, harus dipatuhi dengan sebaik-baiknya. Kita harus bisa menjadi teladan dalam hal profesionalisme dan integritas,” ucap Marbun.
Baca Juga:
“Setiap pelanggaran terhadap prinsip netralitas tidak hanya akan merusak kredibilitas kita sebagai aparat pemerintah tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi,” terangnya.
Baca Juga:
Reporter : Ipan Saputra
Editor : Syahid Rahman
Baca Juga:
Baca Juga:
Artikel Terkait
