Gubernur Kalsel Paman Birin Terima Penghargaan P2DD Provinsi Terbaik 2024

Jakarta, infobanua.co.id – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Sahbirin Noor, atau yang akrab disapa Paman Birin, menerima penghargaan sebagai Provinsi Terbaik dalam Program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Wilayah Kalimantan. Penghargaan ini diserahkan pada acara Rapat Koordinasi Nasional P2DD Tahun 2024 di Jakarta, pada Senin (23/9/2024).

Penghargaan ini diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, didampingi oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas. Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel, Muhammad Farhan, menerima penghargaan atas nama Gubernur Paman Birin.

“Alhamdulillah. Keberhasilan Kalsel sebagai TP2DD Terbaik di Wilayah Kalimantan tidak lepas dari dukungan penuh Gubernur Paman Birin, yang menekankan pentingnya digitalisasi dalam sistem pembayaran kepada masyarakat, pelaku usaha, dan UMKM Banua,” ujar Muhammad Farhan.

Paman Birin dalam berbagai kesempatan menekankan bahwa digitalisasi pembayaran dapat mempercepat arus transaksi, mengurangi biaya administrasi, serta meminimalkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan dana. Ia juga menyoroti pentingnya digitalisasi pembayaran untuk mendukung inklusi keuangan.

“Dengan memanfaatkan teknologi digital, kita dapat menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem perbankan konvensional,” tambah Paman Birin.

Penghargaan ini melengkapi prestasi Kalsel sebelumnya, yaitu Bank Indonesia (BI) Award untuk Implementasi QRIS Terbaik se-Kalimantan pada tahun 2023, sebagai komitmen untuk mendukung pertumbuhan UMKM melalui digitalisasi pembayaran.

Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Utama Bank Kalsel, Fakhruddin, yang mendampingi Kepala Biro Perekonomian.

Selain Kalsel, penghargaan TP2DD Provinsi Terbaik 2024 juga diraih oleh Provinsi Riau (Wilayah Sumatera), Provinsi Jawa Barat (Wilayah Jawa Bali), Provinsi Sulawesi Selatan (Wilayah Sulawesi), dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Wilayah Maluku dan Papua). Kebijakan P2DD berfokus pada penguatan infrastruktur, regulasi, dan ekosistem transaksi digital pemerintah daerah.

Dalam sambutannya, Menko Airlangga menekankan pentingnya TP2DD dalam meningkatkan implementasi kebijakan elektronik transaksi pemerintah daerah, yang saat ini telah mencapai 87,9% atau 480 pemda. Ia juga mendorong penguatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam mendukung digitalisasi pajak dan retribusi daerah.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menambahkan bahwa digitalisasi keuangan daerah berkontribusi pada kemajuan perekonomian di berbagai daerah. Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan lembaga keuangan akan mempercepat digitalisasi keuangan negara dan daerah demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Fad/IB