Pj. Bupati HSS Hadiri Rakor Cetak Sawah Rakyat Tahun 2025 di Banjarbaru

Banjarbaru, infobanua.co.id – Penjabat (Pj) Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), Endri, AP, M.AP, menghadiri Rapat Koordinasi Program Cetak Sawah Rakyat Tahun Anggaran 2025 Provinsi Kalimantan Selatan, yang digelar di Hotel Grand Qin, Banjarbaru, pada Senin (4/11/2024).

Rapat yang dipimpin oleh Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, ini turut dihadiri oleh Plh. Gubernur Kalimantan Selatan, unsur Forkopimda Kalsel, para bupati se-Kalimantan Selatan, serta pemangku kepentingan terkait.

Rapat ini bertujuan untuk memperkuat komitmen bersama dalam merealisasikan target cetak sawah baru seluas 500.000 hektare di Kalimantan Selatan. Untuk Kabupaten HSS sendiri, direncanakan akan dicetak sawah baru seluas 58.987 hektare, berdasarkan potensi yang ada dan analisis peta geospasial.

Komitmen bersama ini ditandai dengan penandatanganan dukungan terhadap program cetak sawah yang diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan bahwa dengan cadangan lahan cetak sawah sebesar 500.000 hektare, Kalimantan Selatan memiliki potensi besar menjadi kekuatan pangan nasional.

“Jika target ini terealisasi, Kalimantan Selatan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional tetapi juga menyuplai cadangan pangan,” ujarnya.

Untuk mempercepat realisasi, Menteri Pertanian meminta Dirjen PSP segera menyelesaikan kontrak dalam 1-3 hari ke depan. Ia juga menjelaskan bahwa 14 kontraktor dengan dukungan 2.000 unit excavator akan mulai bekerja sesuai surat perintah kerja yang diterbitkan.

Pj. Bupati Endri menyatakan dukungannya terhadap program ini dan berharap agar rencana cetak sawah baru di Kabupaten HSS dapat berjalan sesuai target. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani, membuka lapangan kerja, serta memperkuat posisi Kabupaten HSS sebagai salah satu lumbung pangan di Kalimantan Selatan.

Rapat koordinasi ini mencerminkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

Dil/IB