Debat Pemilu Nunukan: Paslon Bahagia Soroti Isu Stabilitas Harga Rumput Laut dan Transparansi Pemerintahan

Nunukan, 5 November 2024 – Dalam debat calon bupati yang digelar di Kabupaten Nunukan, pasangan calon nomor 2, Bahagia (Hanafiah dan Bahrun), menyoroti sejumlah isu penting yang menjadi perhatian masyarakat, termasuk masalah stabilitas harga rumput laut dan praktik pemerintahan yang transparan.

Salah satu isu yang menarik perhatian dalam debat adalah pertanyaan terkait stabilitas harga rumput laut di Kabupaten Nunukan. Paslon 3, yang diwakili oleh Pak Hanafiah, berkomitmen untuk melibatkan pihak swasta dalam menjaga kestabilan harga komoditas tersebut. Hanafiah menyebutkan bahwa pabrik pengolahan rumput laut PT MANRAPI, yang peletakan batu pertamanya dilakukan pada 2014, seharusnya bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatur harga rumput laut di pasar. Namun, hingga kini pabrik tersebut belum beroperasi.

Menanggapi hal tersebut, Paslon Bahagia mengingatkan bahwa stabilitas harga rumput laut harus menjadi perhatian serius. Dalam tanggapannya, Bahrun, calon wakil bupati, menegaskan bahwa jika terpilih nanti, pasangan Bahagia akan berkomitmen untuk menjaga harga rumput laut minimal di angka Rp 15.000 per kilogram. “Kami akan melibatkan pihak swasta dan memastikan bahwa pabrik pengolahan rumput laut yang tertunda pembangunannya bisa segera beroperasi,” tegas Bahrun.

Pada sesi selanjutnya, debat bergeser ke isu birokrasi yang bersih dan transparan, khususnya terkait penempatan pejabat di Pemerintah Kabupaten Nunukan. Paslon 1 (Basri) ditanya bagaimana mereka menjamin bahwa penempatan pejabat akan dilakukan sesuai dengan aturan dan kompetensi.

Paslon Bahagia menanggapi dengan tegas, menekankan pentingnya kesetaraan dalam penempatan pejabat struktural. Bahrun mengingatkan bahwa, “Kami akan memastikan bahwa penempatan pejabat tidak didasarkan pada hubungan keluarga atau kepentingan politik. Semua jabatan akan diberikan kepada mereka yang kompeten dan sesuai dengan regulasi yang ada.” Paslon Bahagia juga menegaskan bahwa tidak akan ada nepotisme dalam pemerintahan mereka jika terpilih nanti.

Tidak hanya masalah birokrasi, dalam debat ini juga muncul pertanyaan mengenai keberpihakan terhadap masyarakat yang sering kali terlibat konflik dengan perusahaan, khususnya dalam hal penggunaan lahan. Hal ini menjadi isu penting bagi warga di daerah pedalaman, yang menggantungkan hidup pada sumber daya alam.

Bahrun menanggapi dengan penuh perhatian, “Kami sangat mengerti masalah yang dihadapi oleh masyarakat adat, seperti yang terjadi di Kecamatan Sebuku, yang sering terlibat konflik dengan perusahaan perkebunan sawit. Kami berkomitmen untuk membantu mereka mendapatkan hak-haknya atas tanah yang sudah lama mereka kuasai.” Paslon Bahagia berjanji akan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dan memastikan bahwa mereka dapat hidup sejahtera tanpa mengorbankan kelestarian alam.

Di penghujung debat, Paslon 1 (Basri) diberi kesempatan untuk menjelaskan tudingan mengenai utang yang ditinggalkan saat ia menjabat sebagai bupati sebelumnya. Pak Basri menjelaskan bahwa tidak ada utang yang ditinggalkan, bahkan di masa jabatannya, ia meninggalkan SILPA sebesar Rp 250 miliar yang tercatat dalam APBD 2016. Ia juga memaparkan bahwa sejumlah proyek multiyears, seperti Islamic Center, dibayar oleh Pemprov Kaltara, bukan melalui anggaran Kabupaten Nunukan.

Paslon Bahagia menanggapi dengan serius isu pengelolaan keuangan daerah, mengingatkan agar keuangan daerah dikelola secara transparan dan akuntabel. Bahrun menegaskan, “Kami akan memastikan bahwa tidak ada lagi masalah utang atau penyalahgunaan anggaran. Kami akan mengelola dana dengan baik dan bertanggung jawab.”

H Ladullah SH/IB