infobanua.co.id
Beranda Barito Kuala Pemkab Barito Kuala Gelar Sosialisasi dan FGD Penyusunan Kajian Resiko Bencana 2024

Pemkab Barito Kuala Gelar Sosialisasi dan FGD Penyusunan Kajian Resiko Bencana 2024

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD)

Marabahan, infobanua.co.id – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penyusunan Kajian Resiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tahun 2024. Acara ini dibuka pada Jumat, 1 November 2024, di Aula Selidah Marabahan, yang diwakili oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Drs. H. Samson, M.Si.

Dalam sambutannya, Penjabat (Pj) Bupati Barito Kuala, Dinansyah, yang disampaikan oleh Samson, mengingatkan pentingnya penyusunan KRB dan RPB sebagai langkah untuk mengurangi resiko bencana di wilayah Kabupaten Barito Kuala. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang mewajibkan setiap daerah untuk memiliki rencana penanggulangan bencana.

“Penyusunan KRB dan RPB sangat penting karena membantu kita menilai potensi kerugian akibat ancaman bencana dan meningkatkan efektivitas perencanaan penanggulangan bencana. KRB juga penting untuk memastikan keselarasan dan efektivitas upaya penanggulangan bencana di daerah,” ungkap Dinansyah dalam sambutannya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa rencana penanggulangan bencana (RPB) merupakan rencana umum yang mencakup seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari pra-bencana, saat bencana, hingga pasca-bencana. Ia juga menekankan pentingnya melibatkan semua pihak dalam penyusunan dokumen ini, mengingat Kabupaten Barito Kuala merupakan daerah yang rawan bencana, dengan kejadian seperti banjir, kebakaran hutan, kekeringan, dan puting beliung yang sering terjadi setiap tahun.

“Melihat besarnya dampak bencana yang terjadi, kami berharap dokumen KRB dan RPB 2024 dapat disusun dengan baik dan sistematis. Kami juga meminta dukungan dari semua perangkat daerah dan camat untuk memastikan keberhasilan penyusunan dokumen ini,” imbuhnya.

FGD ini diikuti oleh perwakilan DPRD Barito Kuala, anggota Forkopimda, pejabat eselon II, Kepala Basarnas, Daops Manggala Agni Banjarmasin, para camat, serta berbagai pihak terkait lainnya, termasuk Ketua Organisasi Masyarakat dan seluruh jajaran BPBD Kabupaten Barito Kuala.

Nang/IB

Bagikan:

Iklan