Pemkab Pessel Targetkan Verifikasi dan Validasi Data Penerima Manfaat yang Baru Pada Bulan Ini
Pesisir Selatan, infobanua.co.id – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) menargetkan verifikasi dan validasi (Veri-vali) data tambahan penerima program Keluarga Harapan (PKH) sudah terinput 12 November 2024.
Baca Juga:
Sekretaris Daerah (Sekda) Pessel, Mawardi Roska mengatakan, verifikasi dan validasi tambahan penerima PKH dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat nagari.
Baca Juga:
“Pemkab harus menginput data melalui operator SIKNG, paling lambat pada 12 November 2024,”kata Mawardi Selasa (5/11/2024).
Baca Juga:
Sebab menurutnya, tahapan verifikasi dan validasi data meski harus dituntaskan paling lambat 5 November 2024. Untuk itu diperlukan acara musyawarah nagari serta pendampingan dari tim Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan
Baca Juga:
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwasanya terhadap keluarga penerima manfaat PKH bersifat dinamis dan tidak serta merta selalu mendapatkan program, dikarenakan kondisi kesejahteraan keluarga.
Baca Juga:
“Sifatnya dinamis dan bisa berubah seiring dengan terjadinya terhadap perubahan kesejahteraan keluarga terdapat komponen PKH, diantaranya Lansia, Penyandang Disabilitas, Anak Sekolah (SD-SMA), Ibu Hamil, Balita (Pra Sekolah),”ucapnya
Baca Juga:
Sebelumnya tambah Mawardi, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Pesisir Selatan berjumlah sebanyak 16.663 KPM. Angka itu akan meningkat cukup signifikan dengan adanya penambahan yang baru.
Baca Juga:
“Saat ini, jumlah penerima PKH sebelumnya berjumlah sebanyak 16.663 KPM jika ditambah 18.319 KPM maka akan semakin meringankan beban masyarakat kita, “tutupnya.
Baca Juga:
Diberitakan sebelumnya, Kementrian Sosial Republik Indonesia menambah kuota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan jumlah sebanyak 18.319 penerima.
Baca Juga:
“Alhamdulillah kuota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kita di Pessel ditambah oleh Kemensos, “kata Sekda
Baca Juga:
Ia menjelaskan, penambahan kuota dari Kemensos tersebut dikeluarkan berdasarkan usulan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Sosial.
Baca Juga:
Bukti diterimanya usulan pemerintah daerah itu terlihat pada aplikasi SIKNG yang dipergunakan pemerintah daerah melalui operator oleh kementerian sosial.
Baca Juga:
Dimana didalam aplikasi tersebut diperintahkan operator di Dinas Sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi data bagi calon penerima.
Baca Juga:
“Kita diminta melakukan verifikasi dan validasi data terhadap calon penerima manfaat sesuai dengan permensos, “terangnya.
Baca Juga:
IB
Baca Juga:
Baca Juga:
Artikel Terkait
