Massa FMPN Blitar Geruduk Kantor DPRD dan Pemkab Blitar

Blitar, infobanua.co.id – Ratusan massa yang tergabung dalam ormas Front Masyarakat Petani dan Nelayan (FMPN) Kabupaten Blitar, geruduk kantor DPRD dan Pemerintah Kabupaten Blitar, di Kanigoro, Selasa 19-11-2024.

Di muka kantor Dewan, massa berorasi menuntut untuk segera mengusut kasus pemalsuan dokumen surat KPK pada tahun 2018 lalu.

“Kami minta untuk usut tuntas surat pemanggilan KPK yang ternyata palsu. Selain itu pelaporan perkembangan kasus terbuka pada warga masyarakat agar kepercayaan publik terhadap penegakan hukum tetap terjaga dan perlindungan warga masyarakat yang menyuarakan kebenaran,” teriak Mohammad Trijanto, orator unras dengan lantang.

Trijanto juga mengusik kasus yang sempat heboh tersebut. Saat itu ada surat palsu KPK yang dialamatkan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar.

Inti surat terkait pemanggilan sejumlah pegawai. Belakangan diketahui surat tersebut adalah palsu.

Selain itu, Trijanto juga mengunggah di media sosial (medsos) nya hingga akhirnya berujung pidana dan dipenjara.

“Kebetulan saat itu saya sedang mencalonkan sebagai calon DPD RI,” jlentrehnya.

Puncaknya Trijanto, dilaporkan Pemkab Blitar dan akhirnya diproses dan dibui selama 6 bulan.

Karena laporan itu merupakan pelanggaran Undang-Undang ITE dan penyebaran berita hoaks.

“Sampai saat ini pembuat surat palsu itu belum tertangkap. Ini yang kami suarakan terus. Harus diusut tuntas pembuat surat KPK palsu itu,” tegasnya.

Unjuk rasa (unras) dimulai pukul 10.00 WIB. Di gedung DPRD Kabupaten Blitar, massa ditemui oleh wakil ketua DPRD Kabupaten Blitar, Mohammad Rifai.

Di hadapan massa, Rifai menampung semua aspirasi dari massa unras.

Usai unras di depan gedung dewan, massa bergeser ke kantor Pemkab Blitar di jalan Kusuma Bangsa, Kanigoro.

Massa minta bertemu dengan Pj Bupati Blitar, Jumadi. Di depan kantor Pemkab Blitar ditemui oleh kepala bakesbangpol.

Usai mengutarakan aspirasinya massa kemudian membubarkan diri dengan tertip. (Eko.B).