Gugatan Fraksi PAN-PKS dan Nasdem Tantang Keabsahan SK AKD DPRD Banjarbaru

BANJARBARU, infobanua.co.id – Polemik seputar pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kota Banjarbaru kian memanas. Fraksi PAN-PKS dan Nasdem, yang merasa keberatan dengan proses tersebut, kini melayangkan gugatan resmi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin.

Kuasa hukum kedua fraksi, Muhammad Pazri, menyampaikan bahwa gugatan telah diajukan dengan nomor perkara BJM-29112024CL1. Mereka mendesak PTUN untuk menerbitkan putusan sela guna menghentikan sementara pelaksanaan SK AKD yang dianggap cacat prosedur.

“Kami melihat adanya pelanggaran regulasi dalam penetapan SK AKD. Jika ini terus dijalankan, ada potensi kerugian negara karena kegiatan DPRD yang mengacu pada SK tersebut menggunakan APBD,” ujar Pazri, Selasa (3/11/2024).

Ketua Fraksi PAN-PKS, Emi Lasari, sebelumnya mengkritik rapat pembentukan AKD yang digelar pada 28 Oktober 2024. Menurutnya, rapat itu melanggar jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah (Banmus).

“Banmus memiliki tugas mengatur semua jadwal kegiatan DPRD. Namun, rapat ini dilaksanakan di luar jadwal resmi, sehingga kami menduga ada mal administrasi,” ujar Emi.

Sementara itu, Ketua DPRD Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera, menegaskan bahwa proses penetapan AKD telah berjalan sesuai aturan. Ia menganggap keberatan dari sejumlah fraksi sebagai dinamika yang biasa terjadi.

“Kami sudah melaksanakan tugas sesuai prosedur. Tidak semua pihak bisa merasa puas, tetapi keputusan ini sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku,” ungkap Rizky.

Rizky juga memastikan telah menerima surat keberatan dari Fraksi PAN-PKS dan Nasdem, serta akan memberikan tanggapan resmi dalam waktu dekat.

Meski demikian, gugatan yang diajukan kedua fraksi ini menimbulkan tanda tanya besar terhadap legalitas SK AKD dan keberlanjutan aktivitas DPRD Banjarbaru. Proses hukum di PTUN diharapkan mampu memberikan kepastian atas polemik yang tengah berlangsung.

Yus/IB