Meningkatkan Kualitas Jurnalisme, KTP2JB Gelar Sosialisasi

Banjarmasin, infobanua.co.id – Pentingnya kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pengelola media dan jurnalis tentang hak dan kewajiban mereka dalam mendukung jurnalisme yang berkualitas. Hal ini disampaikan Ketua Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital (KTP2JB), Dr. Suprapto Sastro Atmojo, Sabtu (21/12/2024)

“Melalui kegiatan ini, kami berharap pengelola media dan rekan-rekan wartawan dapat lebih memahami tanggung jawab dan hak mereka, sehingga bisa bersama-sama berkontribusi dalam memajukan kualitas jurnalisme di Indonesia,” ungkap Dr. Suprapto.

Dalam penjelasannya, Dr. Suprapto mengungkapkan bahwa perusahaan platform digital memiliki enam kewajiban utama yang harus dipenuhi, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024. Beberapa kewajiban tersebut antara lain memastikan platform tidak menyebarkan informasi yang bertentangan dengan Undang-Undang Pers, menyediakan pelatihan jurnalisme yang berkualitas, dan menjalin kerjasama dengan perusahaan media di seluruh Indonesia.

KTP2JB, sebagai lembaga pengawas, memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa perusahaan platform digital memenuhi kewajiban ini. “Komite kami bertugas mengawasi pelaksanaan kewajiban perusahaan platform digital dan memfasilitasi kerjasama yang harmonis antara media dan platform digital. Selain itu, kami juga menangani sengketa yang mungkin timbul di antara keduanya,” tambahnya.

Acara yang dilaksanakan dari dua sesi materi, diikuti dengan diskusi dan tanya jawab. Topik utama yang dibahas adalah peran KTP2JB dalam memastikan perusahaan platform digital mendukung jurnalisme yang berkualitas di Indonesia. Dihadiri oleh sejumlah organisasi pers di Kalimantan, seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), serta mitra dari berbagai instansi pemerintah dan akademisi.

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 yang diterbitkan pada September 2024 mengatur hubungan antara perusahaan pers dan platform digital. Perpres ini mewajibkan perusahaan platform digital untuk bertanggung jawab dalam memajukan kualitas jurnalisme di tanah air.

Dr. Suprapto juga menyoroti pentingnya kerjasama antara perusahaan media dan platform digital seperti Google, yang dapat memberikan sumber pendapatan bagi media, terutama media siber. “Banyak perusahaan media, khususnya di daerah, yang belum menjalin kerjasama dengan Google. Oleh karena itu, kami mendorong agar kerjasama ini dapat diwujudkan,” ujarnya.

Namun, dia juga menekankan bahwa kualitas karya jurnalistik tetap menjadi prioritas utama agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

Kalimantan dipilih sebagai lokasi sosialisasi ini karena Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di wilayah tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023. Meski demikian, Kalimantan Selatan (Kalsel) tercatat memiliki IKP di atas angka nasional, yaitu kategori “bebas” dengan skor lebih dari 80, sementara 37 provinsi lainnya justru berada di bawah angka 80.

Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara juga berhasil masuk dalam 10 besar survei IKP. Namun, data menarik dari survei IKP menunjukkan bahwa variabel lingkungan ekonomi di Kalsel mengalami penurunan.

“Inilah alasan mengapa KTP2JB hadir di Kalimantan, untuk membantu memperkuat kerjasama antara platform digital dan perusahaan media, serta memastikan jurnalisme yang berkualitas tetap terjaga,” jelas Dr. Suprapto.

Dengan kegiatan sosialisasi ini, KTP2JB berharap dapat memperkuat kolaborasi antara berbagai pihak terkait dan berkontribusi pada kemajuan industri media di Indonesia.

ida/IB