Penyimpangan Pengadaan Pelampung di Nunukan: Persoalan Dana dan Kualitas Produk

Nunukan, infobanua.co.id – Andi Allu, pengelola Bank Sampah Nunukan, mengungkapkan adanya masalah serius terkait pengadaan pelampung yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nunukan. Dalam wawancara, Allu menjelaskan bahwa dana yang digunakan untuk pengadaan pelampung seharusnya mencapai Rp 4 miliar, namun pada kenyataannya, hanya Rp 2,6 miliar yang tercatat, dengan tambahan dana APBD sebesar Rp 600 juta. Meski begitu, hanya sekitar Rp 300 juta yang dikelola, dan sebagian anggaran diduga tidak transparan dalam pelaksanaannya.

Menurut Allu, pemerintah seharusnya lebih mendukung produk lokal, seperti pelampung yang diproduksi oleh Bank Sampah Nunukan. Allu menjelaskan bahwa pelampung yang diproduksi oleh pihaknya lebih tahan lama dan berkualitas dibandingkan dengan pelampung yang didatangkan dari luar daerah, termasuk dari Jawa. Produk lokal ini, yang terbuat dari limbah plastik, telah terbukti tahan lama dan lebih ramah lingkungan.

Namun, meskipun ada potensi besar untuk mendukung UMKM lokal, Allu merasa kecewa karena pengadaan pelampung lebih mengutamakan produk luar. Dia juga menambahkan bahwa pelampung dari luar daerah yang dipilih oleh Dinas Perikanan memiliki kualitas yang buruk dan tidak sesuai untuk kebutuhan budidaya rumput laut dan perikanan.

Selain itu, Allu juga menyoroti proses pengadaan yang tidak jelas, bahkan tidak ada bukti tertulis mengenai tender yang dilakukan. Menurutnya, meskipun ada klaim pengadaan pelampung melalui tender, kenyataannya tidak ada transparansi yang jelas, dan pengadaan ini lebih mengarah pada penunjukan langsung.

Allu menekankan pentingnya pemerintah daerah untuk lebih serius dalam mendukung produk lokal, terutama yang dihasilkan oleh Bank Sampah, yang dapat mengolah limbah pesisir menjadi pelampung ramah lingkungan. “Jika pemerintah benar-benar ingin mengelola limbah pesisir, mereka harus bekerja sama dengan masyarakat dan UMKM lokal. Kami siap memberikan solusi dan inovasi,” tegasnya.

Pihak Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait masalah ini. Allu berharap ada investigasi lebih lanjut mengenai penggunaan dana negara dan kualitas produk yang diterima oleh masyarakat.