Pansus IX DPRD Banjarbaru Bahas Raperda Produk Halal Usaha Mikro

Banjarbaru, infobanua.co.id – Rapat Panitia Khusus (Pansus) IX Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru kembali digelar untuk membahas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Produk Halal untuk Usaha Mikro. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Intan Utama pada hari Senin (13/1/2025) ini dipimpin oleh Ir. Syamsuri, selaku Ketua Pansus IX, bersama dengan Sukardi, Sekretaris Pansus IX, serta dihadiri oleh anggota Pansus IX lainnya, yaitu Ir. H. Takyin Baskoro, Emir Nahl Kharisma, dan Nurkhalis Anshari.

Rapat ini melibatkan sejumlah perwakilan dari instansi terkait, antara lain Asisten II Setdako Banjarbaru, Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja (Diskop UKM Naker), Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKP3), Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporabudpar), serta Bagian Hukum Setdako Banjarbaru.

Rapat kali ini bertujuan untuk memperdalam pembahasan mengenai Raperda yang sedang disusun terkait regulasi produk halal bagi pelaku usaha mikro di Banjarbaru. Salah satu agenda utama rapat adalah untuk mencari kesepakatan dan memastikan adanya kerjasama yang solid antara pemerintah daerah dan pelaku usaha mikro terkait persyaratan sertifikasi halal pada produk mereka.

Dalam sambutannya, Ketua Pansus IX, Ir. Syamsuri, menjelaskan bahwa Raperda produk halal untuk usaha mikro merupakan langkah strategis dalam mendorong kemajuan ekonomi daerah, khususnya bagi para pelaku usaha mikro yang perlu diberikan kemudahan dalam proses sertifikasi halal. “Dengan adanya regulasi ini, kami berharap pelaku usaha mikro di Banjarbaru dapat lebih mudah memperoleh sertifikasi halal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing dan kualitas produk mereka di pasar,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Pansus IX, Ir. H. Takyin Baskoro, menambahkan bahwa salah satu tujuan dari Raperda ini adalah untuk menjamin keamanan dan kehalalan produk yang dipasarkan oleh usaha mikro, terutama di sektor makanan dan minuman. “Hal ini sangat penting, mengingat masyarakat Banjarbaru, khususnya yang beragama Islam, sangat memperhatikan status kehalalan produk yang mereka konsumsi,” katanya.

Diskusi dalam rapat juga mencakup berbagai aspek teknis terkait implementasi Raperda tersebut, seperti mekanisme pengawasan, prosedur sertifikasi halal yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha mikro, serta langkah-langkah sosialisasi agar para pelaku usaha mikro dapat lebih mudah memahami dan mengikuti aturan yang ada.

Dalam kesempatan ini, beberapa perwakilan dari Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan juga menyampaikan pentingnya sinergi antarinstansi untuk mendukung kesuksesan implementasi Raperda ini. Dinas Kesehatan menekankan pentingnya pengawasan kualitas produk yang sesuai dengan standar kesehatan, sementara Dinas Perdagangan dan Perindustrian berharap agar Raperda ini dapat membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk halal dari usaha mikro di Banjarbaru.

Rapat ini juga membahas berbagai aspek pendukung lainnya, termasuk penyusunan regulasi yang tidak memberatkan pelaku usaha mikro, dengan tetap menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pansus IX berharap agar Raperda ini dapat segera disahkan dan diimplementasikan demi memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan pelaku usaha mikro di Banjarbaru.

Dengan adanya Raperda ini, diharapkan Banjarbaru dapat semakin maju dalam mendukung perkembangan usaha mikro yang berorientasi pada produk halal, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.

Yus/IB