Komisi III DPRD Banjarbaru Tinjau Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan di Beberapa Lokasi

Banjarbaru, infobanua.co.id – Komisi III DPRD Kota Banjarbaru melakukan kunjungan lapangan untuk meninjau pengelolaan sistem drainase perkotaan yang berada di beberapa lokasi strategis di kota Banjarbaru, termasuk depan Kantor Samsat Banjarbaru, Cempaka, Landasan Ulin (Jl. Tonhar dan Tambak Buluh), serta Kelurahan Landasan Ulin Selatan Pengayuan. Kegiatan ini diadakan pada Selasa (4/2/2025) dan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarbaru, yang bertanggung jawab atas infrastruktur drainase di wilayah tersebut.
Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizky S.I.P, bersama dengan Wakil Ketua DPRD Neni Hendriyawati, serta anggota Komisi III lainnya, termasuk M. Syahrial, H. Ronauli Saragi, Siska Monalisa, Tarmidi, H. Munaji, dan Mahmud Sirrie. Dalam kunjungan ini, mereka melakukan diskusi teknis dengan pihak Dinas PUPR untuk membahas berbagai tantangan yang dihadapi terkait dengan pengelolaan drainase perkotaan.
Diskusi tersebut berfokus pada upaya untuk mengatasi genangan air yang sering terjadi pada musim hujan serta langkah-langkah pencegahan terhadap potensi banjir yang kerap mengancam sejumlah wilayah di Kota Banjarbaru. Para anggota Komisi III turut memberikan masukan konstruktif mengenai pentingnya peningkatan dan perbaikan sistem drainase yang ada, agar dapat lebih efektif dalam menangani masalah banjir yang selama ini sering dikeluhkan oleh masyarakat.
Kegiatan ini menjadi penting mengingat pengelolaan drainase yang baik berperan besar dalam memastikan kenyamanan dan keselamatan masyarakat, terutama di musim hujan. Komisi III berharap melalui kunjungan lapangan ini, berbagai persoalan terkait drainase dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti oleh pemerintah kota dan dinas terkait demi memperbaiki sistem infrastruktur kota.
Sebagai bagian dari komitmen DPRD untuk terus mendengarkan aspirasi masyarakat dan memantau implementasi program pembangunan, kunjungan ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mengatasi masalah-masalah infrastruktur yang krusial bagi kesejahteraan warga kota.
Yus/IB