DPRD Kalsel Bahas Penanganan Masalah ODOL untuk Cegah Kecelakaan dan Kerusakan Jalan

Banjarmasin, infobanua.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus berupaya menormalisasi angkutan sebagai langkah menekan angka kecelakaan lalu lintas dan mengantisipasi kerusakan jalan akibat kendaraan kelebihan muatan. Upaya ini mendukung program pemerintah Zero Over Dimension Over Loading (ODOL).

Dalam rangka itu, Komisi III DPRD Provinsi Kalsel bersama Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Kartoyo, menggelar rapat bersama mitra kerja untuk membahas penanganan masalah ODOL pada Selasa (25/02/2025).

Kartoyo menyoroti efektivitas kebijakan Zero ODOL yang sudah diterapkan sejak 2019, namun belum menunjukkan hasil signifikan di lapangan. Menurutnya, masalah ODOL harus diselesaikan secara komprehensif, mengingat banyak pihak yang terlibat dalam sistem transportasi barang.

“Dishub minta waktu dua minggu untuk menyiapkan grand design-nya. Karena persoalan ini melibatkan banyak pihak, termasuk pengusaha truk. Solusinya harus menyeluruh agar kebijakan Zero ODOL bisa diterapkan secara efektif,” ujarnya.

Hasil pengawasan lapangan menunjukkan tingginya angka pelanggaran ODOL. Berdasarkan data Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), di Kecamatan Kintap tercatat 26.516 kendaraan ditimbang, dengan 69% di antaranya melanggar aturan. Sebagian besar pelanggaran (89%) terkait dengan kelebihan muatan, sementara 11% berkaitan dengan dokumen.

Di Tabalong, sejak 7 November 2024, dari 2.976 kendaraan yang ditimbang, 65% melanggar aturan, dengan rincian 60% pelanggaran dokumen dan 40% terkait muatan.

H. Kartoyo menyarankan evaluasi dan pembelajaran dari daerah lain yang telah berhasil menerapkan kebijakan ODOL. “Kita bisa belajar dari Kaltim karena kondisi di lapangan hampir sama. Truk yang sesuai dimensi harus diimbangi dengan harga barang yang wajar. Hal ini perlu dievaluasi,” tambahnya.

Rapat tersebut dihadiri oleh Dinas Perhubungan Kalsel, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalsel, Balai Pelaksana Jalan Nasional, serta berbagai asosiasi terkait, termasuk Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Ikatan Logistik dan Forwarder Indonesia (ILFA), Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA), Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO), dan Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor (IPKB).

Fad/IB