Komisi IV DPRD Kalsel Kecam Kekerasan Terhadap Anak dan Perundungan di Lingkungan Pendidikan

BANJARMASIN, infobanua.co.id – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), yang membidangi kesejahteraan masyarakat, mengungkapkan kecaman keras terhadap aksi predator anak dan perilaku perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan di Banua.

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha, S.H., menegaskan sikap tegas tersebut saat memimpin rapat dengar pendapat yang melibatkan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kalsel, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, serta Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Kalsel, yang dilaksanakan pada Rabu (26/02/2025) pagi.

Dalam rapat tersebut, Jihan Hanifha menyatakan bahwa pelaku kekerasan terhadap anak harus dihukum seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini, menurutnya, untuk memberikan efek jera yang kuat agar kejadian serupa tidak terulang lagi. “Tidak hanya hukuman, pelaku juga harus diusir dari dunia pendidikan, agar tidak ada lagi ruang bagi mereka untuk merusak masa depan anak-anak,” tegasnya.

Komisi IV DPRD Kalsel juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas maraknya kasus kekerasan terhadap anak di Kalsel. Dalam kesempatan ini, mereka mendesak instansi terkait untuk mengambil langkah nyata dalam melindungi generasi penerus bangsa. “Kami berharap agar semua lembaga terkait, baik pemerintah maupun swasta, berkolaborasi dalam memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak-anak kita,” ujar Jihan.

Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Nor Fajeri, S.E., menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga-lembaga terkait untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama kepada anak-anak dan orang tua, tentang bahaya perundungan dan kekerasan seksual terhadap anak. “Kami berencana untuk mengajak LPA, Dinas Pendidikan, dan Kanwil Kemenag untuk bekerja sama dalam mengadakan edukasi, baik itu di sekolah-sekolah maupun di daerah pemilihan kami,” jelasnya.

Tak hanya itu, kasus kekerasan yang terjadi di lembaga pendidikan berbasis keagamaan juga menjadi perhatian serius. Salah satunya adalah kasus pencabulan yang melibatkan pimpinan pondok pesantren terhadap santri-santrinya. Anggota Komisi IV, Habib Umar Hasan Alie Bahasyim, mengungkapkan kekesalannya terhadap kejadian tersebut. “Saya mendorong Kemenag untuk bersikap tegas terhadap kekerasan yang terjadi di pondok pesantren. Jangan sampai ada ceramah yang mengandung unsur pornografi yang justru mempengaruhi anak-anak kita di sana,” tegas Habib Umar.

Komisi IV DPRD Kalsel mengharapkan agar upaya pengawasan terhadap lembaga pendidikan, baik umum maupun berbasis agama, semakin ditingkatkan. Mereka berkomitmen untuk terus memperjuangkan perlindungan hak anak dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan sehat.

Fad/IB