Gerakan Sosial Anti Korupsi

Oleh: Pribakti B

 

Salah satu masalah terbesar dan penyakit kronis yang sangat membebani negeri ini adalah korupsi. Aturan hukum yang melarang dan mengharamkan korupsi sudah lengkap. Etika pemerintahan sudah ada. Aturan transparansi anggaran sudah tersedia. Tatacara lelang proyek-proyek pemerintah sudah sangat jelas dan memadai. Lembaga- lembaga penegak hukum untuk menghajar koruptor sudah hadir dengan gagah berani. Tetapi , tindak kejahatan korupsi tak pernah surut. Aneh.

 

Untuk itu, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah kampanye anti korupsi terus- menerus, tidak boleh berhenti, hingga setiap orang tahu, sadar dan berani mengharamkan dirinya untuk korupsi. Mengetahui berita tentang beberapa kejadian belakangan ini khususnya terkait dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik, tentu kita semua rakyat Indonesia terperanjat. Mungkin juga ada syok. Dan  seketika itu pula muncul gumaman “kok bisa ya? “Atau ungkapan lain, misalnya” kan, pejabat itu harus jadi teladan”. Dan , banyak lagi komentar lainnya.

 

Harus diakui diskusi tentang korupsi di Indonesia, seolah seperti sumur tanpa dasar. Dari perspektif maupun membahasnya selalu menarik dan tentu ramai dalam perbincangan. Agar sejarah tidak selalu berulang, sejarah perlu didekatkan dengan publik. Sejarah selalu relevan dengan masa kini. Setiap peradaban manusia tentu akan bersentuhan dengan sejarah. Sejarah bukan semata simbolisasi, namun proses menjadi simbol . Itulah yang mesti dicari maknanya.

 

Di masa lalu, bangsa ini terbebas dari penjajah karena ada impian bersama. Impian bersama itu membentuk identitas bersama , yang kemudian secara terus-menerus diproduksi menjadi gagasan bersama sebagai identitas, sebagai bangsa senasib dan sepenanggungan untuk pada gilirannya ditransfomasikan menjadi alat perjuangan dengan pekikan yang sangat dahsyat yaitu merdeka atau mati.

 

Guna melakukan perlawanan terhadap persekongkolan jahat yang diorkestrasi secara rapi oleh para politisi busuk, oligark, dan para ovonturir politik maupun aparat negara yang telah menghilangkan keadabannya, tidak ada jalan lain bagi gerakan masyarakat sipil kecuali harus menumbuhkan kembali gerakan rakyat. Gerakan yang bertumpu pada identitas bersama yang dimiliki oleh warga yang sedang terzalimi oleh ketidakadilan negara.

 

Sayangnya, hingga saat ini warga yang menjadi subjek bagi perubahan-melalui proses demokrasi-belum begitu banyak yang terlibat. Emansipasi sosial dalam menjalankan agenda politik kewargaan yang kuat belum mendapatkan momentumnya. Selama ini warga masih banyak berkutat pada soal-soal identitas yang sederhana. Dalam pandangan saya masih mengambang, belum mampu bergeser untuk membangun basis gerakan sosial , termasuk gerakan sosial antikorupsi.

 

Pada masa lalu, tatkala mendirikan dan membangun negara – bangsa ini, para pendiri negara justru mengedepankan mimpi bersama yang bertumpu pada solidaritas dan etika bersama. Para pendiri negara memiliki cita-cita yang sama, yaitu sebuah bangsa yang merdeka dengan sistem yang dibangun berdasarkan kepentingan bersama. Saat ini, ketika persoalan korupsi mulai menggerogoti eksistensi negara, perlu segera dibangun kembali platform yang sama bahwa  korupsi telah sangat membahayakan kehidupan berbangsa , bernegara dan bermasyarakat.

 

Guna menyegerakan hal ini, ada langkah-langkah yang perlu kita ambil. Langkah pertama , membangun sistim politik yang bertumpu pada keadaban publik. Gerakan civility wajib dilakukan oleh kekuatan sipil termasuk partai politik agar dapat melahirkan pemimpin politik yang mempunyai perilaku dan sifat-sifat sebagai negarawan dalam menjalankan fungsi-fungsi lembaga negara-pemerintahan. Selain itu, membangun demokrasi yang kokoh, agar tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan kaum yang hanya membutuhkan dukungan rakyat di saat-saat tertentu. Ketika kepentingan telah didapatkan maka rakyat terlupakan kembali.

 

Langkah kedua, segera dan serius melakukan pelembagaan gerakan sosial antikorupsi. Gerakan anti korupsi perlu digeser” gerakan golongan menengah” menjadi gerakan rakyat. Selama gerakan anti korupsi hanya didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu, maka gerakan itu menjadi kurang efektif dalam upaya memerangi korupsi di Republik ini. Inilah yang mesti menjadi agenda kolektif kita, sebagai bagian dari ikhtiar menyegerakan Indonesia bebas dari cengkeraman oligarki yang korup. Kita mendambakan politik Indonesia yang memiliki nurani dan berkeadaban. Semoga.