Deklarasi Gerakan “Selamatkan Pertamina, Nol Korupsi”: Seruan untuk Reformasi Total di Pertamina

infobanua, Jakarta – Sejumlah aktivis, akademisi, dan masyarakat sipil mendeklarasikan gerakan “Selamatkan Pertamina, Nol Korupsi” sebagai bentuk protes terhadap dugaan praktik korupsi dan inefisiensi dalam pengelolaan perusahaan energi negara, PT Pertamina (Persero). Deklarasi ini menuntut reformasi total guna memastikan Pertamina lebih transparan, akuntabel, dan benar-benar berfungsi untuk kepentingan rakyat.

Gerakan ini lahir di tengah meningkatnya sorotan terhadap kasus dugaan korupsi di tubuh Pertamina, yang diduga melibatkan pejabat tinggi perusahaan. Sejumlah laporan mengungkap adanya penyalahgunaan anggaran, proyek pengadaan yang tidak transparan, serta praktik nepotisme dalam penunjukan jabatan strategis.

“Pertamina adalah aset negara yang seharusnya menjadi tulang punggung ketahanan energi nasional. Namun, jika dikelola dengan cara yang korup dan tidak efisien, maka rakyat yang akan menanggung dampaknya,” ujar [Nama Tokoh], salah satu inisiator gerakan dalam konferensi pers di Jakarta.

Dalam deklarasi yang dibacakan bersama, gerakan “Selamatkan Pertamina, Nol Korupsi” mengajukan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, aparat penegak hukum, dan manajemen Pertamina, di antaranya:

1. Audit menyeluruh terhadap proyek dan keuangan Pertamina untuk memastikan tidak ada kebocoran anggaran.

2. Penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap pejabat yang terbukti terlibat dalam kasus korupsi.

3. Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan proyek-proyek Pertamina, termasuk dalam proses tender dan pengadaan barang/jasa.

4. Peningkatan pengawasan oleh lembaga negara seperti KPK dan BPK terhadap kebijakan dan pengelolaan keuangan Pertamina.

5. Reformasi tata kelola dan restrukturisasi manajemen untuk menghapus praktik nepotisme dan memastikan bahwa jabatan strategis diisi oleh individu yang profesional dan kompeten.

6. Penguatan peran masyarakat sipil dan media dalam mengawasi Pertamina, sehingga kebijakan perusahaan lebih berpihak pada kepentingan publik.

Dampak Korupsi di Pertamina terhadap Masyarakat

Gerakan ini menegaskan bahwa korupsi dan inefisiensi di Pertamina berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Harga BBM yang tinggi, ketidakstabilan pasokan energi, dan kebocoran keuangan negara merupakan konsekuensi dari tata kelola yang buruk.

“Jika Pertamina bisa dikelola dengan baik dan bebas dari korupsi, maka keuntungan perusahaan bisa digunakan untuk menekan harga BBM, meningkatkan subsidi energi, serta mempercepat transisi ke energi terbarukan,” ujar [Nama Aktivis], salah satu tokoh gerakan.

Reaksi Pemerintah dan Manajemen Pertamina

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pertamina atau pemerintah terkait deklarasi ini. Namun, sejumlah pengamat menilai bahwa dorongan untuk reformasi di Pertamina sudah tidak bisa dihindari mengingat berbagai kasus yang mencuat dalam beberapa tahun terakhir.

Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah tegas untuk merespons tuntutan ini, termasuk dengan memperkuat pengawasan dan membuka ruang dialog dengan masyarakat sipil.

Deklarasi “Selamatkan Pertamina, Nol Korupsi” menjadi momentum penting dalam upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas di perusahaan energi milik negara ini. Dengan dukungan luas dari masyarakat, gerakan ini berpotensi membawa perubahan nyata dalam tata kelola Pertamina dan memastikan bahwa perusahaan ini benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan segelintir elite yang ingin mengambil keuntungan pribadi.

Reporter: Norman-IB