Beny, GM Pelindo Nunukan: Sinergi dengan Masyarakat dan PT Bumi Sarana Perbatasan

Nunukan, infobanua.co.id – PT Pelindo, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berfokus pada pengelolaan Pelabuhan Indonesia, memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian di wilayah Kalimantan Utara, khususnya di Nunukan. Dalam wawancara dengan Beny, General Manager PT Pelindo Regional Wilayah IV, ia berbicara mengenai berbagai isu terkait pengelolaan pelabuhan, terutama mengenai dermaga ilegal yang dibangun oleh PT Bumi Sarana Perbatasan.

Beny menjelaskan bahwa dermaga yang dibangun oleh PT Bumi Sarana Perbatasan diduga ilegal karena tidak memiliki izin yang sesuai. Meskipun demikian, dermaga tersebut masih digunakan untuk bongkar muat material, seperti batu, logistik, pasir, hingga sembako. Beny menegaskan bahwa meskipun tidak memiliki izin yang sah, kegiatan tersebut masih berjalan, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Nunukan.

“Sebelumnya, dermaga ini digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti bongkar muat sawit untuk perusahaan PT PNS. Namun, sekarang ada bongkar muat barang campuran, termasuk batu, pasir, dan sembako. Hal ini sudah melanggar aturan,” ujar Beny.

Namun, ia juga memahami bahwa kebutuhan sembako dan logistik sangat penting bagi masyarakat. Pemerintah daerah, menurut Beny, memanggil semua pihak terkait untuk membahas situasi ini, termasuk PT Pelindo.

Beny menambahkan bahwa meskipun PT Bumi Sarana Perbatasan tidak memiliki izin untuk dermaga mereka, PT Pelindo tetap bekerja sama dengan mereka untuk mengelola dermaga tersebut dengan lebih baik. “Kami di PT Pelindo siap berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak lain, termasuk dengan H. Suwardi, Direktur PT Bumi Sarana Perbatasan, untuk memastikan bahwa hak negara tidak hilang dan pendapatan negara dapat diterima,” jelas Beny.

Saat ditanya mengenai biaya bongkar muat yang tinggi di Pelabuhan Tunantaka, Beny menjelaskan bahwa biaya tersebut bergantung pada fasilitas yang tersedia dan juga target yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN. “Kami sebagai BUMN memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik yang baik, tetapi kami juga memiliki target laba yang harus dipenuhi. Investasi di sektor pelayaran harus ada agar kita dapat mempertahankan kualitas pelayanan,” katanya.

Beny juga menekankan bahwa PT Pelindo telah membayar segala kewajiban yang harus diserahkan ke negara. “Pelindo juga membayar PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang masuk ke negara. Jika ada pihak yang beroperasi di luar regulasi, hak negara tidak akan terpenuhi,” lanjutnya.

Menurut Beny, dengan adanya kerja sama antara PT Pelindo dan PT Bumi Sarana Perbatasan, diharapkan ekonomi di wilayah Nunukan bisa terus berjalan dengan baik. “Kami bekerja sama untuk memastikan bahwa logistik yang masuk dapat mendukung kestabilan harga sembako di Nunukan, sehingga tidak memberatkan masyarakat,” tambahnya.

Beny juga mengajak masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk berpikir lebih maju dalam membangun Nunukan. Ia menyebutkan bahwa potensi bisnis dan peluang kerja sama antara berbagai pihak sangat besar. “Kita harus berpikir bagaimana caranya agar kita bisa bersaing dengan negara tetangga seperti Malaysia. Kelancaran akomodasi dan stabilitas harga bisa menjadi kunci untuk menekan biaya dan meningkatkan kualitas barang yang masuk,” ujar Beny.

Dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah, pelabuhan, dan masyarakat, Beny yakin Nunukan dapat menjadi salah satu kawasan yang berkembang dengan baik, dengan mengimbangi kebutuhan logistik dari luar negeri.

Beny menutup wawancara dengan harapan bahwa PT Pelindo dan semua pihak yang terlibat dapat terus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga kestabilan ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat Nunukan. “Mari kita bangun Nunukan ini bersama-sama, dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk kemajuan bersama,” pungkas Beny.

(Yuspal)