Coffee Morning Pemprov Kalsel: Gubernur Muhidin Bahas Hari Jadi, Investasi Karbon, dan Efisiensi Aset

Banjarbaru, infobanua.co.id – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin memimpin kegiatan rutin Coffee Morning bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Gedung DR. KH. Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (14/4/2025).

Didampingi oleh Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman dan Pj. Sekdaprov M. Syarifuddin, pertemuan ini membahas berbagai isu strategis pembangunan dan agenda pemerintahan ke depan.

Salah satu poin penting adalah persiapan peringatan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan, yang akan dipusatkan di kawasan perkantoran Pemprov di Banjarbaru. Gubernur Muhidin menekankan bahwa meski digelar secara sederhana, perayaan tetap akan melibatkan masyarakat dan mendukung pelaku UMKM.

“Kita ingin acara ini tetap meriah dan menghibur, dengan menghadirkan band lokal maupun nasional. Ini sekaligus menjadi bentuk pemberdayaan kawasan perkantoran,” ujar Gubernur Muhidin.

Seragam yang akan digunakan dalam peringatan tersebut juga telah ditentukan: biru muda untuk Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda; hitam untuk Forkopimda; serta biru dongker untuk jajaran SKPD.

Gubernur juga mengusulkan revisi Peraturan Gubernur (Pergub) terkait batas maksimal tiga lantai untuk bangunan di kawasan perkantoran, mengingat kantor Gubernur sendiri memiliki empat lantai.

“Perlu penyesuaian, namun tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal dan arsitektur rumah Banjar,” jelasnya.

Masalah pendataan aset daerah turut menjadi sorotan. Hingga 2024, 90,1% aset telah dinyatakan baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun Gubernur meminta percepatan penyelesaian sisanya.

Selain itu, Gubernur juga mengusulkan penghapusan kendaraan dinas berusia lebih dari delapan tahun, yang akan dilelang dan digantikan dengan skema sewa kendaraan dinas.

“Sistem sewa dinilai lebih efisien dan tidak membebani pemerintah dalam pengelolaan aset,” ujarnya.

Kepala BPKAD Kalsel Subhan Nur Yaumil mendukung gagasan tersebut dengan merujuk pada hasil kajian perbandingan yang menunjukkan bahwa sistem sewa lebih hemat secara jangka panjang. Kepala Inspektorat Akhmad Fydayeen juga menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat agar tata kelola tetap akuntabel.

Dalam forum tersebut, Gubernur juga membahas skema perizinan karbon sebagai langkah mendukung penurunan emisi gas rumah kaca dan pembangunan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa izin karbon hanya bisa diajukan untuk hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konversi, bukan untuk hutan konservasi seperti Tahura Sultan Adam.

Kepala Dinas Kehutanan Fathimatuzzahra menambahkan, PT Hutan Rindang Banua, perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI), telah menghentikan aktivitas penebangan di area tertentu dan menyiapkan 30 ribu hektare lahan untuk cadangan karbon.

Coffee Morning juga diisi dengan paparan para kepala SKPD, yang melaporkan perkembangan program serta isu teknis sesuai sektor masing-masing. Diskusi lintas sektor ini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat sinergi dan koordinasi dalam pembangunan daerah.