Peringkat IPM Kalsel Dikatrol Lewat Kualitas SDM

oleh -15 views

Banjarmasin- Cita-cita Pemprov Kalsel agar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalsel meningkat menjadi sepuluh besar se-Indonesia hingga tahun 2021, patut diapresiasi dan didukung. Dimana lima tahun lalu IPM Kalsel masih berada pada peringkat 26, kini bertengger pada posisi 22 dari seluruh provinsi di Indonesia.

Tuluk ukur IPM itu sendiri selama ini dilihat dari pencapaian mulai dari pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi, dan semuanya harus seimbang.

Terkait IPM Kalsel, Rektor UIN Antasari Prof DR H Mujiburrahman berharap, momen awal tahun 2018 dijadikan momentum meningkatkan kinerja agar lebih baik lagi. “Yang pertama kami berharap bahwa masa sekarang harus lebih baik dari masa lalu itu yang selalu kita idam-idamkan. Masa depan harus lebih baik daripada hari ini, untuk itu untuk Kalimantan Selatan yang paling mendasar ukuran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) mencakup pendidikan, kesehatan dan ekonomi itu standarnya harus jelas,” katanya akhir pekan lalu.

Menurut Profesor Mujib, kondisi IPM Kalsel bisa dilihat tahun 2017 berapa dibandingkan tahun lalu berapa. Seandainya lebih buruk berarti itu tidak bagus. “Tetapi bila seandainya sama, artinya bagus juga ada peningkatkan dari tahun kemarin. Lalu masa depannya harapan kita lebih baik dari tahun ini,” ujarnya.

Kemudian yang kedua ada persoalan-persoalan krusial dimasyarakat kita yang harus menjadi perhatian misalnya, makin maraknya peredaran narkoba dan pil zenith di Kalsel. Juga masih maraknya persoalan pernikahan usia dini, jika diukur secara nasional Kalsel peringkat kelima. Juga persoalan kualitas sumber daya manusia, faktor kesejahteraan dan sebagainya.

“Nah ini perlu dilihat lagi apakah tahun 2017 lebih buruk apa lebih baik tantangannya jadi kedepannya itu. Terkait IPM pendidikan tentu saja karena pendidikan kita dalam statistik kita selama ini rata-rata SD, SMP 7, 8 tahun. Bagaimana kita bisa meningkatkan itu, kemudian partisipasi masyarakat apakah meningkat apa menurun,” paparnya.

Lalu bagaimana juga dukungan dari pemerintah dan juga masyarakat sipil terhadap persoalan kualitas pendidikan dan SDM. Bagaimana generasi muda yang memiliki potensi untuk mendapatkan pendidikan tinggi , beasiswanya harus dibantu. Baik itu dari Pemda, Pemprov Kalsel atau dari masyarakat sendiri, misalnya.

Pemberian beasiswa bisa melalui Basnas, selama ini diperjuangkan lewat Basnas, tapi masih sangat sedikit dibanding yang memerlukan. Misalnya, jumlah mahasiswa yang memerlukan bantuan sebanyak 10 ribu, anggaplah 8 ribu mahasiswa kami yang miskin memerlukan itu separonya, masih banyak sekali. Kalau yang paling miskin mungkin sekitar 20 persen.

“Untuk di UIN dibantu lewat bantuan basnas BLN, ada basnas provinsi, basnas Bank BRI, dan juga zakat dari para dosen untuk mahasiswa, tapi masih kurang maksimal,” katanya.

idayusnita

Tinggalkan Balasan

No More Posts Available.

No more pages to load.