oleh

Peran dan Fungsi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Diperkuat

Presiden Joko “Jokowi” Widodo memperkuat peran dan fungsi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Keputusan Jokowi disertai penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 133/ 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53/2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (berkas PDF).

Revisi Perpres ini dibuat Jokowi demi memenuhi kebutuhan negara untuk mengantisipasi perkembangan dunia siber yang tumbuh begitu cepat.

“…diperlukan perubahan dalam rangka penguatan peran dan fungsi BSSN ke depannya,” ujar Jokowi kepada pers setelah mencoba Kereta Bandara Soekarno-Hatta di Stasiun Sudirman Baru, Jakarta, Selasa (2/1/2018) siang WIB (h/t laman Sekretariat Kabinet).

Perubahan Perpres ini menandai babak baru sikap Jokowi terhadap lembaga siber nasional. Mantan walikota Solo dan gubernur DKI Jakarta ini kebetulan pernah menolak pembentukan badan baru untuk menangani urusan siber (jaringan internet) pada 2016.

Alasannya ketika itu, urusan siber sebaiknya dimasukkan ke dalam kementerian masing-masing –tak perlu badan khusus nan baru. Namun pada Januari 2017, Jokowi berubah pikiran dengan mempercepat pembentukan Badan Siber Nasional (BSN).

Saat itu, Menkopolhukam Wiranto menjelaskan bahwa Jokowi melihat urgensi untuk memproteksi kegiatan siber nasional. BSN dipandang perlu untuk mengawasi dan memilah konten bohong (hoax) dan benar di dunia maya, aksi terorisme maya, dan penyebaran paham radikal di internet.

Tak berapa lama, Mei 2017, Jokowi kembali mengubah kebijakan soal badan siber negara. BSN dilebur dengan Lembaga Sandi Negara sehingga menjadi BSSN.

Pembentukan BSSN itu menggunakan dasar Perpres Nomor 53 tahun 2017 yang akhirnya direvisi dan ditandatangani Jokowi pada 16 Desember 2017. Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara saat itu menuturkan BSSN bertugas mengkoordinasi semua kegiatan yang berkaitan dengan ancaman keamanan siber.

Maklum, tutur Rudiantara, serangan siber di dunia maya kian masif seperti serangan ransomware WannaCry pada awal Mei 2017.

Lantas, apa perubahan terbaru yang diusung Jokowi untuk BSSN pada awal 2018 ini? Pada saat pertama BSSN dibentuk, mereka bertanggung jawab kepada Menkopolhukam.

Namun kini, BSSN ada di bawah Presiden RI. BSSN juga akan memiliki seorang wakil kepala sebagai unsur pemimpin dan bertugas membantu kepala badan.

Struktur organisasi BSSN memang berubah cukup radikal. Selain wakil kepala, akan ada pula sekretaris utama dan deputi yang masuk jabatan struktural eselon I.a atau pimpinan tinggi madya.

Mereka semua diangkat dan diberhentikan oleh Presiden RI atas usulan kepala BSSN. Sementara kepala BSSN mendapat hak keuangan dan fasilitas setingkat menteri.

Lantaran kepala BSSN berdiri setara menteri, maka ia melapor langsung kepada Presiden RI. “Kepala BSSN menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan,” demikian disebutkan dalam Pasal 36 Perpres terbaru soal BSSN.

Namun demikian BSSN belum akan bekerja dalam waktu dekat. Diyauddin, peneliti dari Indonesia Intelligence Institute, memperkirakan lembaga ini mulai efektif pada 2019 atau 2020 (h/t Tirto).

Kepala Humas Kementerian Kemkominfo Noor Iza mengatakan sampai saat ini BSSN masih dipegang Kemenko Polhukam karena dalam masa transisi dari perpres lama ke perpres baru. Selama masa transisi, BSSN tetap menjalani fungsi dan tugas sebelumnya.

BSSN baru nanti akan fokus pada masalah keamanan siber negara secara menyeluruh, termasuk menjadi koordinator badan siber di setiap kementerian atau lembaga pemerintahan. “BSSN akan bertanggung jawab dalam koordinasi pengamanan infrastruktur terhadap malware dan cyber attack,” kata Noor kepada Koran Sindo.

Adapun persoalan koordinasi mengenai pengamanan siber sebelumnya dipegang oleh Kementerian Kominfo di bawah kendali Kemenkopolhukam. Nanti setelah BSSN resmi berjalan, Kementerian Kominfo hanya akan bertugas mengendalikan –bukan lagi pengamanan siber seperti selama ini dikerjakan Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII).

rel.hum

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed