oleh

Sentimen Politik Identitas Menguat di Tahun Politik?

Hawa politik mulai memanas di tahun 2018. Partai politik mulai sibuk mendeklarasikan kader atau tokoh terbaik untuk dijagokan menghadapi musim panjang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018. Tahun yang disebut sebagai “tahun politik” ini akan menyelenggarakan Pilkada di 171 daerah, terdiri atas 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota.

Pilkada serentak di tahun 2018 ini akan lebih besar daripada tahun sebelumnya. Di tahun 2017 terselenggara Pilkada di 101 daerah yang terdiri atas 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten.

Pilkada serentak di tahun 2017 meninggalkan memori politik yang mendalam bagi masyarakat Indonesia. Hal ini akibat mencuatnya penggunaan isu identitas di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta secara vulgar untuk memobilisasi massa menyerang tokoh tertentu.

Meskipun kontestasi politik itu hanya melibatkan pemilih warga Jakarta, banyak masyarakat yang berada di luar Jakarta ikut hanyut terlibat dalam meramaikan pertarungan politik tersebut. Tercatat mobilisasi massa besar-besaran menggunakan tagline “Aksi Bela Islam” turut mewarnai kontestasi Pilgub Jakarta.

Panasnya pentas Pilgub Jakarta dengan provokasi hoaks, kampanye, ataupun perdebatan berbau SARA menyebabkan tahun 2017 mau tidak mau dinobatkan, meminjam istilah Geger Riyanto (2017), sebagai “tahun politik identitas”. Pilgub Jakarta meningkatkan eskalasi sentimen politik identitas mencapai tingkat tertinggi dalam perbincangan politik 10 tahun terakhir.

Berangkat dari penafsiran atas situasi tersebut dan juga melihat tahun 2018 yang secara kuantitas akan lebih banyak menyelenggarakan Pilkada, banyak ilmuwan sosial memperkirakan tahun 2018 akan menjadi tahun meningkatnya tensi politik identitas.

Apa yang menjadi dasar dari argumentasi tersebut?

Pertama, Pilkada serentak di tahun 2018 akan menentukan jalannya Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Apalagi beberapa Pilgub diselenggarakan di provinsi dengan jumlah suara yang besar, seperti Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, yang tentu akan bermanfaat dalam menghadapi gelaran Pilpres tahun depan.

Kemenangan politik dalam Pilkada serentak disadari oleh partai politik (Parpol) akan memudahkan mesin partai untuk melakukan konsolidasi politik menuju Pilpres 2019. Melihat pentingnya Pilkada serentak bagi konsolidasi politik di tahun 2019, maka ditakutkan Parpol akan menggunakan segala macam cara, termasuk cara-cara tidak cerdas berbasis provokasi identitas, untuk menarik simpati massa.

Kita melihat bahwa para elite cenderung pragmatis hanya memikirkan kemenangan semata; meskipun itu dilakukan dengan melakukan pembelahan yang tajam di tengah masyarakat. Alih-alih menjadi bagian penting dalam menyehatkan jalannya demokrasi, para elite justru menjadi bagian dalam menghancurkan demokrasi.

Kedua, politik identitas akan digunakan sebagai strategi politik karena kemanjurannya dalam menggalang simpati massa dalam waktu yang relatif singkat. Pilgub Jakarta telah membuktikan bahwa kampanye menggunakan sentimen identitas dapat mendongkrak popularitas tokoh dalam waktu singkat.

Pilpres 2014 juga membuktikan hal serupa di mana tiga bulan sebelum pemilihan elektabilitas Jokowi-JK dalam survei-survei lebih banyak 20% dari pesaingnya. Namun, jarak tersebut terus menerus terkikis hingga elektabilitas Jokowi-JK hanya terpaut sekitar 6% dari pesaingnya (Kompas, 15 November 2017).

Propaganda politik berbasis identitas begitu ampuh dalam meraih perhatian masyarakat sebab hal yang berkaitan dengan identitas lebih mudah dirasakan secara sentimental oleh manusia. Tidak hanya di Indonesia, menguatnya rasa identitas merupakan gejala yang terjadi dalam skala global.

Pankaj Mishra, dalam karya terbarunya The Age of Anger (2017), menganalisis bahwa mencuatnya kebangkitan kelompok sayap kanan fundamental di Eropa dan AS dengan mengangkat isu-isu identitas yang rasial adalah sebagai respons terhadap globalisasi dan normalisasi ideal Barat, seperti modernisme dan kapitalisme, yang dianggap telah meminggirkan orang-orang kulit putih asli di negara-negara tersebut.

Kurang lebih pendapat yang sama muncul dalam analisis Vedi Hadiz dan Inaya Rakhmani dalam artikelnya “Marketing Morality in Indonesia’s Democracy” (2017) ketika menganalisis konteks Indonesia. Hadiz dan Rakhmani berpendapat bahwa besarnya gelombang kemarahan masyarakat Muslim Indonesia atas kasus penistaan agama di Jakarta disebabkan oleh adanya kaitan antara kekuatan sentimen identitas dengan kekecewaan terhadap kondisi sosial-ekonomi yang ada.

Dalam protes terhadap kasus tersebut, narasi dominan yang muncul adalah umat Muslim yang merupakan mayoritas terus menerus dipinggirkan oleh penguasa. Ketakutan akan “terpinggirkan meskipun mayoritas” ini mungkin akan menjadi propaganda yang efektif untuk mendapatkan dukungan massa.

Ketiga, penggunaan politik identitas akan semakin meningkat dalam tahun-tahun ke depan akibat imbas dari meningkatnya tingkat literasi digital masyarakat. Dalam era digital saat ini perdebatan politik publik telah berpindah ruang, dari ruang nyata ke ruang maya.

Ruang maya memiliki karakteristik berbeda dengan dunia nyata, di mana akses publik lebih besar, siapapun dapat berpendapat, dan lebih panjang dalam lingkup waktu. Sehingga perdebatan politik dalam ruang maya sebetulnya memiliki potensi untuk memiliki dampak lebih luas dan mendalam kepada publik.

Akibat kepraktisan dan daya jangkaunya yang luas, operasi politik menggunakan media sosial acap kali digunakan oleh simpatisan, relawan, bahkan tim siber yang dibangun oleh Parpol untuk menyebarkan kampanye politik. Bahkan dalam beberapa kasus yang terungkap ditemukan fakta bahwa merekalah yang menyebarkan dengan sengaja hoaks, black campaign, dan propaganda berbasis identitas.

Perkembangan media digital menghasilkan paradoks. Di satu sisi ia memperkuat demokrasi karena menjadi saluran untuk menyampaikan kritik yang efektif, menjadi saluran komunikasi publik yang egaliter, dan mendorong transparasi pemerintah. Namun, di sisi lain ia juga bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan pesan, propaganda, dan pendapat buruk yang mengancam demokrasi.

Keempat, mengikuti Geger Riyanto (2017), politik identitas kemungkinan meningkat karena memang ada kelompok atau sekelompok orang tertentu yang memanfaatkannya untuk mendapat pamor, kekuasaan (dan bahkan mungkin uang) dari menyelipkan propaganda itu. Menurut Riyanto, kelantangan dalam membela identitas kini identik dengan meningkatnya reputasi sosial – tidak hanya sesimpel untuk membela identitas saja.

Dalam beberapa bulan terakhir, lewat isu bela agama banyak orang yang sebelumnya tidak dikenal publik dan suaranya tidak didengar tiba-tiba menjelma menjadi figur berpengaruh dan didengar. Kini mereka didaulat sebagai pemimpin publik minimal di kalangan lingkungan yang dekat dengan latar belakang orang tersebut.

Merekalah figur yang akan memiliki kepentingan dalam menyebarluaskan kekuatan sentimen identitas di akar rumput. Keterkaitan antara solidaritas identitas dan eksistensi secara sosial-politik memungkinkan terus munculnya orang-orang yang akan mengartikulasikan politik identitas ke ruang publik. Mayoritas para pemimpin informal ini menggunakan teknik mobilisasi di media sosial sebagai saluran penyebaran pesan-pesan politiknya.

Lewat berbagai argumentasi di atas diperkirakan di tahun ini tensi politik identitas dapat meningkat dalam skala mikro dan meluas secara nasional. Pasca-Orde Baru sebetulnya tanda-tanda menguatnya isu politik identitas di tingkat lokal telah terlihat dengan nyata.

Dalam artikelnya “Indonesia dalam Kepungan Politik Identitas” (2016), Coen Husein Pontoh menelusuri bahwa politik identitas semakin dominan di tingkat lokal karena pasca-Orde Baru sentimen tersebut terfasilitasi berkat maraknya pemekaran daerah baru. Di daerah baru ini, politik identitas merupakan pondasi utama bagi setiap kontestan untuk memenangkan pertarungan politik formal dan informal.

Perbenturan identitas menguat lagi-lagi disebabkan oleh adanya ketakutan terpinggirkan atau mungkin bisa juga superioritas identitas tertentu karena ini menyangkut siapa yang merasa paling berhak untuk mewakili daerahnya sebagai representasi mayoritas.

Politik identitas mungkin akan meluas secara nasional. Tapi kita tidak akan tahu apakah peristiwa yang terjadi dalam tingkat lokal akan dapat mengisi perbincangan di tingkat nasional, seperti yang terjadi di Jakarta. Apa yang terjadi di Jakarta dimungkinkan karena Jakarta sendiri adalah miniatur Indonesia. Semua konsentrasi media tertuju untuk mengabarkan apa yang terjadi di ibukota.

Namun, jangan dilupakan peran media sosial atau internet yang dapat dengan mudah memviralkan segala sesuatu. Dunia digital telah melenyapkan batas konvensional antara pusat dengan periferi. Apa yang terjadi jauh dari pusat kekuasaan kini dapat diviralkan dan menjadi perhatian nasional oleh daya kekuatan digital.

Terakhir, penggunaan isu identitas, menurut Kuskridho Ambardi (2017), belum tentu memenangkan seorang calon kepala daerah akan tetapi ia membantu untuk menaikkan tingkat perolehan suara.

Kita tentu berharap bahwa di tahun politik ini para elite dan Parpol dapat beradu gagasan cerdas dan menjauhkan fitnah, propaganda, dan kampanye hitam dalam pertarungan politik. Sementara itu, harapannya juga simpatisan dan pemilih lebih bisa mengedepankan rasionalitas dan berpikir kritis, daripada mengedepankan sentimen dan emosi.

Kehancuran yang diakibatkan oleh benturan identitas apabila terus menerus terjadi memiliki skala efek yang luas dan mendalam pada sebuah bangsa. Kita belajar dari sejarah bahwa perbenturan identitas dapat menghancurkan sebuah bangsa dari dalam.

*) Wildan Sena Utama, pengajar di Departemen Sejarah, Universitas Gadjah Mada. Alumnus Institute for History, Leiden University.

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed