oleh

Berkas Gugatan SILO Soal Pencabutan Izin Tambang Belum Lengkap

Pemeriksanaan persiapan perkara gugatan atas nama penggugat PT Sebuku Iron Lateric Ores (SILO) atas kasus tergugat Gubernur Kalsel sudah dilakukan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Banjarmasin.

Seperti diketahui, PT SILO lewat kuasa hukumnya Yuzril Ihza Mahendra menggugat Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang mencabut tiga IUP Operasi Produksi milik tiga anak usaha PT SILO di Kabupaten Kotabaru.

“Saat ini masih tahap persiapan, jika nanti gugatan sudah dinyatakan sempurna dan lengkap baru berkasnya baru digelar sidang terbuka untuk umum,” kata Humas PTUN Banjarmasin Febby, Kamis (23/2).

Menurut Febby, PTUN butuh waktu seminggu lebih melakukan pemeriksaan. Toh, pihaknya belum juga bisa memasukkan ke sidang terbuka karena masih ada beberapa hal krusial yang harus dilengkapi pihak penggugat. “Kami tak bisa menyebutkannya, terkait materi apa belum bisa dipublikasikan,” ujarnya.

PTUN meminta pihak penggugat memperbaiki formal gugatan, baik soal subyek dan objek gugatan. Pihak tergugat juga dipanggil oleh kuasa hukumnya guna dimintai soal keterangan terkait soal objek sengketa.

Gubernur Sahbirin Noor telah meneken tiga SK pencabutan IUP milik anak usaha PT SILO Group pada 26 Januari 2018. Pertama, SK bernomor 503/121/DPMPTSP/2018 tentang Pencabutan IUP OP untuk PT Sebuku Tanjung Coal di wilayah konsesi 8.990,38 ha di Pulau Laut Tengah dan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru.

Kedua, SK bernomor 503/120/DPMPTSP/2018 tentang Pencabutan IUPOP untuk PT Sebuku Sejaka Coal di atas luasan areal konsesi tambanga batubara seluas 8.139,93 ha di Pulau Laut Timur. Adapun ketiga, SK bernomor 503/119/DPMPTSP/2018 tentang pencabutan IUP OP untuk PT Sebuku Batubai Coal dengan wilayah konsesi seluas 5.140,89 ha di Pulau Laut Utara dan Pulau Laut Tengah.

Ditemui terpisah, Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum Pemprov Kalimantan Selatan, Gusti Burhanuddin, enggan berkomentar rinci perihal langkah selanjutnya untuk menghadapi gugatan dari PT SILO. Ia cuma menjawab pencabutan IUP itu atas dasar desakan masyarakat dan eksploitasi tambang batubara mengancam kerusakan lingkungan. “Kalau IPU sudah dicabut, enggak bisa lagi dialihkan untuk perusahaan lain,” kata Burhanudin ketika merespons soal kemungkinan IUP beralih ke korporasi lain.

Dr Yusril Ihza Mahendra pada Jumat (9/2) lalu, resmi mendaftarkan gugatan ke PTUN Banjarmasin. Mantan Menkumham tersebut datang bersama delapan orang anggota timnya. Mereka ditemani juga oleh tiga orang petinggi PT SILO dan Masyarakat Peduli Investasi asal Kabupaten Kotabaru.

Yusril menilai Gubernur Kalsel bertindak sembrono dan tanpa dasar hukum serta alasan yang jelas dalam pencabutan izin usaha penambangan operasi Produksi (IUP-OP) tiga perusahaan itu pada 26 Januari 2018 yang lalu.

Yusril menduga,pencabutan IUP yang dilakukan Sahbirin karena suruhan perusahaan tambang lain yang ingin mencaplok tiga objek IUP milik PT SILO. Namun, Yusril enggan membeber nama perusahaan yang dimaksud.

“Ada tekanan ke PT SILO, ada perusahaan besar yang ingin lahan tersebut. Ini bukan soal politik, ini murni penegakan aturan. Kami akan kawal sampai tuntas kasus ini, kami siap ke Banjarmasin lagi untuk memastikan gugatan berjalan clear,” tegas pakar hukum tata negara ini.

rel.bjrhits

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed