oleh

BPSK, Peradilan Konsumen Kalsel Resmi Dilantik

Pelantikan sekaligus pengambilan sumpah anggota BPSK Banjarmasin periode 2018 – 2023 dilakukan Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor, di Aula Dinas Perdagangan Kalsel, Jalan S Parman Banjarmasin, Selasa (17/4/2018).

Sembilan anggota yang dilantik dan diambil sumpahnya itu, yakni H Siswansyah SH MH, Mujiburrahman SH, Zakiyah SH MH, Dr H Fauzan Ramon SH MH, Hj Mursidah SPd SH MPd, Anshari Yannoor SH, Nawang Wijayati SH, Syahrani SH dan M Syaukani ST MKom MCs.

Anggota BPSK yang segera menjalankan peran dan fungsi selama lima tahun kedepan ini merupakan perwakilan dari tiga unsur, yakni unsur pemerintah, unsur konsumen dan unsur pelaku usaha.

Gubernur Sahbirin dalam sambutannya mengatakan, keberadaan BPSK ini sangat penting untuk penyelenggaraan perlindungan konsumen. Peran dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kalimantan Selatan segera berjalan, seiring Peran dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kalimantan Selatan.

Menurut Sahbirin, perlindungan konsumen telah menetapkan BPSK sebagai wadah penyelesaian sengketa tersebut. Juga dapat memastikan hak-hak konsumen serta menumbuhkan kasadaran pengusaha untuk menyediakan barang-barang berkualitas.

Dalam rapat perdana disepakati jabatan Ketua BPSK Kota Banjarmasin dipegang H Siswansyah SH MH, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (PK), Ketua BPSK harus diduduki anggota dari unsur pemerintah. Selanjutnya pemilihan Wakil Ketua, boleh ditempati anggota dari unsur konsumen atau unsur pelaku usaha disepakati melalui voting. Ada dua calon yang diajukan, Syahrani SH dan Dr H Fauzan Ramon SH MH, dengan dilakukan dua kali voting, akhirnya Fauzan Ramon terpilih sebagai Wakil Ketua dari unsur konsumen.

Ketua BPSK Banjarmasin , Siswansyah mengatakan, akan ada rapat lanjutan dalam waktu dekat, untuk menentukan kepala kesekretariatan atau panitera BPSK Kota Banjarmasin. Ketua bersama Wakil Ketua akan segera melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Perdagangan Kalsel menyangkut kesekretariatan.

“Kepada anggota BPSK yang sekarang segera menyiapkan bahan atau konsep untuk pro giat percepatan 2018, juga rencana 5 tahunan ke depan,” kata Siswansyah.

Ditambahkan Wakil Ketua BPSK Banjarmasin, Dr H Fauzan Ramon SH MH, BPSK kedepannya bagaimana bisa eksis, tentunya harus jemput bola karena ini satu-satunya di Kalsel. Untuk 13 kabupaten/kota ini bagaimana supaya keluhan-keluhan bisa kita tampung,

“Karena selama ini sepertinya konsumen sebagai pihak yang dirugikan apalagi dengan momen-momen situasi menjelang bulan Ramadhan barang jadi mahal walaupun ada pasar-pasar murah itu tidak bisa semua mengatasi,” ungkap Fauzan.

Dijelaskan Fauzan, karena pelaku-pelaku usaha yang curang, nakal inilah, kalau pemerintah bisa memberikan teguran secara lisan dan tertulis bahkan untuk mencabut izinnya. Semua 9 bahan pokok ada yang menstok barang-barang itu harus ditindak. Jadi tanpa adanya kerjasama seluruh sthekholder di Kalsel tidak akan jalan. ida/inf

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed