Jadi Mualaf, TKA China ‘Kecantol’ Gadis Barambai Batola

oleh -2 views

Tenaga Kerja Asing (TKA) dari China bernama Zhang Yong kelahiran Kota Shaan Xi China tahun 1987 yang saat ini masih berstatus TKA di perusahaan sawit PT Palmina Utama yang berlokasi di Kabupaten Banjar.

Telah melangsungkan pernikahan dengan ‘Galuh Banjar’ berinisial Rahmawati usia 28 tahun beralamat di Desa Pendalaman Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala. Bahkan, Zhang Yong yang kepincut gadis banjar, TKA ini menjadi mualaf dan mengganti namanya menjadi Muhammad Farza Ilham.

Zhang Yong yang berganti nama Islam ini memiliki Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang dikeluarkan dari Kantor Imigrasi (Kanim) Banjarmasin pada tanggal 20 Juli 2017 dan berlaku sampai dengan 20 Juli 2018.

“Ya kami dapat informasinya memang Zhang Yong (M Farza Ilham) melangsungkan akad nikah hari Jumat (4/5/2018) di KUA Kecamatan Barambai Batola dan rencananya syukuran perkawinan dilaksanakan hari Minggu (6/5/2018) di Desa Barambai Batola, dirumah mempelai perempuan,” kata Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Banjarmasin Syahrifullah, dalam siaran persnya, Sabtu (5/5/2018).

Menurut Syahrifulah, intansi keimigrasian tidak berkaitan langsung dengan prosedur pernikahan dimaksud. Karena itu urusan Kantor Urusan Agama (KUA) dan pemerintah daerah Batola.

“Bagi kami, yang harus diperhatikan adalah masa berlaku izin tinggal seorang WNA. Setelah berubah status pasca pernikahan. Maka wajib lapor status sipilnya, kepada Kantor Imigrasi,” katanya.

Aturan itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dengan ancaman hukuman yang diatur dalam Pasal 116 yang berbunyi , “Setiap orang asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pelaksanaan ancaman hukuman pidana tersebut tentu saja diputuskan oleh Peradilan dan apabila itu terjadi. Maka denda sebanyak itu akan otomatis menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Pihak Kejaksaan sebagai wakil negara untuk melakukan Penuntutan dan sebagai pelaksana putusan pengadilan (eksekutor). Kejaksaan inilah nantinya yang akan menyerahkan terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) setempat,” paparnya.

Sementara itu, Dodi Karnida sebagai Kepala Divisi Keimigrasian Kalimantan Selatan dalam komentarnya menyatakan bahwa fenomena perkawinan ini bukan merupakan hal baru. Dimana jumlah orang asing itu saat banyak tinggal di Indonesia baik sebagai tenaga kerja pada proyek-proyek, guru, mahasiswa, tenaga ahli keuangan, tehnik dan lain-lain.

“Jadi sebenarnya tidak ada masalah dan tidak ada hambatan sama sekali. Yang penting yang harus diperhatikan adalah persayaratan administrasi yang telah ditentukan oleh negara karena kalau pernikahan tanpa surat-surat; suatu saat pasti ada masalah,” katanya.

Jika pasangan suami isteri tanpa dilengkapi dengan dokumen pernikahan, jangankan pasangan campuran. Tehadap pasangan sesama WNI pasti ada masalah. Yakni, menyangkut dengan identitas anak, kepemilikan harta kekayaan dan status sipil dari masing-masing pihak.
Coba bayangkan; jika tidak ada surat nikah.

Ketika anaknya lahir, maka akan mengalami kesulitan dalam mengurus surat lahir anak karena asal usul orang tuanya serta ikatan pernikahannya tidak didukung oleh dokumen yang resmi.

Akibatnya anak tidak memiliki surat lahir, sulit untuk mendapatkan akses terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan dan pasti setelah dewasa akan sulit untuk mendapatkan KTP apalagi untuk mendapatkan Paspor.

Apabila secara administrasi persyaratan untuk melakukan pernikahan campuran dipenuhi dan penirkahannya dilaporkan kepada Imirgasi serta didaftarkan di bagian Konsuler Kedutaan Besar China di Jakarta.

Maka anak yang lahir nanti akan berstatus sebagai berkewarganegaraan ganda terbatas. Ganda artinya, ia memiliki kewarganegaraan RI dan China. Sedangkan terbatas artinya dibatasi hanya sampai usia 18 tahun sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Selama anak masih berumur 18 tahun atau kurang, maka ia boleh mendapatkan fasilitas untuk memiliki 2 paspor yaitu paspor RI dan China. Namun setelah waktu itu terlampaui, maka ia wajib menentukan pilihannya memilih salah satu kewarganegaraan karena UU Kewarganegaraan kita tidak menganut prinsip dwi kewarganegaraan (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride).

Jika ia memilih menjadi Warga Negera China, maka ia akan memegang paspor RRT dan harus memohon kepada imigrasi untuk mendapatkan IzinTinggal Terbatas (ITAS) yang berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun, dengan sponsor ibunya yang berstatus WNI.

“Terhadap pernikahan campuran ini juga, kita mesti mewaspadainya siapa tahu ikatan pernikahan itu hanya modus saja. Dalam hal ini pengawasannya dapat dilakukan oleh imigrasi sendiri atau oleh Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) yang telah dibentuk baik di tingkat wilayah maupun tingkat kabupaten/kota.,” ujarnya.

Tetapi tentu saja dalam pengawasannya nanti harus dilakukan secara hati-hati karena ikatan pernikahan itu merupakan ranah yang sangat private/pribadi. Jika WNA itu misalnya memberikan keterangangan palsu dalam memenuhi dokumen persyaratan pernikaha, akan diserahkan kepada Kepolisian dan KUA untuk pembatalan ikatan pernikahannya,

“Jika WNA itu misalnya memiliki misi khusus guna kelancaran penyelundupan barang’maka Timpora akan menyerahkan penyelidikan dan penyidikannya kepada instansi Bea Cukai.

Jika melanggar Perda, diserahkan kepada PPNS Satpol PP dan jika melakukan tindak pidana umum maka diserahkan kepada Kepolisian sedangkan jika akan dideportasi maka instansi Imigrasilah yang berwenang untuk melaksanakannya,” kata Dodi.

rel

Tinggalkan Balasan

No More Posts Available.

No more pages to load.