oleh

PT SILO Yakin Menangkan Gugatan, Karena Izin Lingkungan Tak Ada Masalah

Kuasa hukum PT SILO, M Yusuf mengatakan, sejak diterbitkan surat izin lingkungan PT SILO sudah banyak melakukan kegiatan. Misalnya membikin jalan hauling, juga ada kegiatan pra konstruksi yang sudah diatur pada izin lingkungan. Yakni sosialisasi dan pembebasan lahan yang juga sudah dilakukan oleh PT SILO.

Juga menyangkut persoalan kewenangan, kata Yusuf, Dinas Pertambangan Provinsi Kalsel tak ada hak dan kewenangan meminta pembaharuan izin lingkungan. Karena dalam PP tentang izin lingkungan, disebutkan izin lingkungan diterbitkan oleh menteri, gubernur, dan bupati/walikota.

“Sementara izin lingkungan milik PT SILO diterbitkan oleh bupati, sehingga bupati yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan,” katanya usai sidang ke tujuh di PTUN Banjarmasin, Jumat (11/5/2018).

Bentuk kejanggalan lain, kata Yusuf, Distamben Kalsel berdasarkan kliping koran lokal disebutkan PT SILO tak pernah melakukan kegiatan. Padahal hasil klarifikasi dan rapat bersama antara Distamben Kalsel, Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, ESDM, Pemkab Kotabaru, ternyata tuduhan itu tak terbukti, karena PT SILO sudah melakukan aktivitas.

“Satu hal lagi, disebutkan PT SILO tak melaporkan hasil kegiatan, tapi faktanya diakui oleh BLHD Kotabaru PT SILO memang sudah melakukan aktivitas. Seharusnya Dinas Pertambangan Kalsel melakukan cross check, faktanya tak dilakukan koordinasi,” katanya.

Intinya soal perizinan lingkungan, kata Yusuf, tak dikenal istilah peralihan kewenangan. Bahkan setiap enam bulan sekali SILO rutin melakukan pelaporan hasil kegiatan yang sudah dilakukan.
Asrun menilai sidang ini, diharapkan segera selesai, sekitar 4 kali lagi sidang dengan harapan ada kepastian hukum. Karena ada kesan sidang ditarik ulur. Sidang lanjutan akan dilakukan minggu depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.

Kuasa Hukum Pemprov Kalimantan Selatan selaku tergugat, Andi Muhammad Asrun, mempertanyakan beberapa perizinan PT SILO yang belum diperbaharui. Seperti izin lingkungan, dalam komitmen di amdal ternyata belum dilaksanakan.
PT SILO juga dituding belum melakukan kegiatan sejak dikeluarkannya izin lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kotabaru tahun 2013. Jika memang PT SILO melakukan aktivitas pertambangan,hal itu bisa diartikan dengan tindakan melawan hukum.

“PT SILO belum melakukan pembaharuan surat izin lingkungan. Hal itu diperkuat dengan ketarangan saksi yang di hadirkan Pemprov Kalsel. Ternyata tak ada kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT SILO,” katanya usai persidangan ketujuh yang dipimpin Majelis Hakim Luthfie Ardhian, dan hakim anggota Kusuma Firdaus dan Dewi Yustiani, Jumat (11/5/2018)

Untuk itu, perlu ada pengertian lain, misalnya PT SILO sudah membikin jalan hauling apakah sudah merupakan satu bagian dari kegiatan pertambangan? PT SILO juga belum melakukan produksi minimal 1 juta ton yang seharusnya dilakukan sejak tahun 2013.

“Tapi faktanya, oleh PT SILO dilanggar semua dokumen amdalnya. Ditambah saksi yang dihadirkan justru banyak tak bisa mendukung sesuai perintah dalam isi dokumen. Jelas kami nilai, PT SILO bermasalah soal isi perizinan, ini sangat fatal,” katanya. Bahkan Asrun, menilai seluruh rangkaian kegiatan sidang mulai awal sudah bisa tergambarkan gugatan PT SILO sangat lemah dan tak memiliki dasar hukum yang kuat.

“Hal itu bisa dilihat, PT SILO juga tak mau menghadirkan saksi-saksi fakta, karena saksi fakta keterangannya selalu berubah-rubah dan kami nilai penuh rekayasa,” katanya.

yus/inf

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed