oleh

Yusril : Ada Pihak Diduga Merekayasa Masyarakat Tolak Tambang Pulau Laut Libatkan Oknum Polisi dan PNS

Kuasa Hukum PT Sebuku Grup, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, ada upaya untuk menggerakkan masyarakat Kota Baru, Pulau Laut, Kalimantan Selatan untuk menolak tambang dengan cara-cara yang tidak wajar.

Bahkan kata Yusril, upaya itu juga menggunakan oknum polisi dan PNS. Hal ini dilakukan sebagai upaya seolah-olah ada aspirasi warga untuk menjustifikasi Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalsel yang mencabut Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) milik tiga perusahaan PT Sebuku Grup dengan alasan utama: masyarakat menolak tambang, walaupun alasan yuridis pencabutan itu sangat lemah.

“Kami nilai ada upaya mengumpulkan tanda tangan warga untuk menolak tambang di Pulau Laut. Warga yang tanda tangan itu diberi uang Rp50 ribu dan KTP-nya difoto. Pihak yang bergerak ini ada dari perusahaan swasta, aparatur PNS dan juga melibatkan oknum polisi,” katanya ketika dalam siaran pers yang dikirimkan ke infobanua.co.id, Rabu (23/5).

Kata Yusril, fenomena ini dinilainya aneh, ada oknum polisi dan PNS mendatangi rumah warga untuk minta tanda tangan, seolah mengintimidasi warga karena kegiatan semacam itu tidak lazim dilakukan polisi.
Yusril menduga, surat yang ditandatangani warga itu nantinya akan dibawa ke pengadilan untuk memberikan dukungan kepada Gubernur Kalsel dan menjadi bagian kampanye publik opini untuk mempengaruhi pengadilan.

“Rekayasa seperti bukan cara kesatria untuk berhadapan secara fair di pengadilan dengan mengemukakan argumen filofosis, sosiologis dan yuridis. Tiap persidangan, pengadilan terus-menerus didemo yang diduga kuat sengaja digerakaan dan didanai,” paparnya.

Masyarakat Banjarmasin, kata Yusril, sundah mengetahui yang demo itu asal dibayar dikit demo mengatas-namakan warga Pulau Laut. Selain itu ada juga yang mengerahkan PNS yang dilibatkan dalam demo-demo ini. Ini samasekali tidak mendidik dan bahkan cenderung menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.

Dikatakan Yusril, dirinya menyarankan agar proses hukum yang sudah berjalan diselesaikan secara hukum. “Itu ciri masyarakat beradab, silakan berproses secara hukum. Tokh Gubernur Kalimantan Selatan selain menggunakan personil Biro Hukumnya, Jaksa Pengacara Negara ke persidangan juga menghadirkan advokat profesional yang ilmu dan kemampuannya tidak diragukan lagi.

“Kalau di dunia persilatan, ilmu dan kemampuan mereka sudah sangat sakti madraguna”. Jadi, lanjut Yusril, kalau sudah demikian, maka tidak perlu kiranya merekayasa dukungan publik sampai melibatkan oknum polisi dan PNS segala.

“Petarung sejati takkan bertarung menggunakan cara-cara tidak terhormat. Petarung sejati akan tampil sendirian dengan pedang terhunus tanpa harus merekayasa keterlibatan rakyat yang kadang-kadang tidak memahami inti persoalan,” kata Yusril yang pernah memerankan Laksamana Cheng Ho dalam film “Legend of the East” yang menyebabkan dia memperoleh penghargaan sebagai the best actor dalam Festival Film di Madrid, Spanyol, lima tahun yang lalu.

Ditambahkan, pada persidangan nanti PT Sebuku Grup sebagai penggugat akan menghadirkan ahli seorang sosiolog. “Kami berharap ahli ini mengungkap fenomena soal rekayasa dukungan dan alasan penolakan masyarakat terhadap tambang yang menjadi alasan utama Gubernur Kalsel mencabut tiga IUP OP di Pulau Laut. Semua akan dikemukakan secara argumentatif di persidangan,” pungkas Yursil yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu.

Sementara itu Ketua PBB Kalsel Gusti Ibrahim menyesalkan, adanya sekelompok massa mengenakan kaos berlogo Partai Bulan Bintang  bergambar Yusril Ihza Mahendra seolah-olah mendukung tolak tambang Pulau Laut, ketika ada aksi demo di PTUN Banjarmasin beberapa saat lalu.

“PBB Kalsel tidak ada memerintahkan ikut demo tolak tambang Pulau Laut,” ungkapnya.

rel/inf

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed