oleh

MAKI Siapkan Langkah Hukum terkait Gaji Megawati di BPIP

-Politik-6 views

JAKARTA – Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri mendapat gaji Rp 112 juta. Selain itu, anggotanya seperti Mahfud MD, Maruf Amin dkk digaji Rp 100 juta. Hal tersebut diatur berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42/2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pemimpin, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Perpres Nomor 42/2018 itu ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 23 Mei 2018 lalu. Mendapati hal tersebut, Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) juga akan mengambil langkah hukum.

“Saya yakin, beliau-beliau tidak punya pamrih. Murni mengabdi,” kata Ketua MAKI, Boyamin Saiman, Minggu (27/5/2018).

Menurut MAKI, Ketua Dewan Pengarah BPIP serta anggota murni memberi pemikiran serta tenaganya tanpa mengharapkan imbalan. Oleh karenanya, MAKI heran dengan langkah Presiden Joko Widodo yang memberi gaji bulanan. “Kami yakin para pengarah termasuk Ibu Mega tidak akan pernah mau menerima gaji tersebut,” ujar Boyamin menegaskan.

Menurut dia, gaji tersebut membuat pengabdian pucuk pimpinan BPIP menjadi jelek di mata publik. Untuk sekelas Dewan Pengarah, cukup diberi fasilitas penunjang seperti honor rapat atau akomodasi apabila kunjungan ke daerah. Adapun untuk petinggi fungsional BPIP, masih bisa mendapatkan gaji dikarenakan menjalankan tugas operasional kantor sehari-hari, namun tetaplah dengan pertimbangan matang.

“Kami yakin beliau-beliau hanya untuk mengabdi kepada negara. Jadi mohon jangan dibuat seakan-akan beliau-beliau punya pamrih gaji,” kata Boyamin menegaskan.

Oleh karenanya, MAKI juga akan mengambil langkah hukum dengan menggugat Perpres Nomor 42/2018 itu ke Mahkamah Agung (MA). “Kamis (31/5/2018) besok akan kami masukan gugatan ke MA untuk mencabut Perpres Nomor 42/2018 itu,” kata Boyamin menegaskan.

Adapun daftar hak keuangan sesuai dengan lampiran Perpres Nomor 42/2018 :

Ketua Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp 112.548.000
Anggota Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp 100.811.000
Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 76.500.000
Wakil Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 63.750.000
Deputi BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 51.000.000
Staf Khusus BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 36.500.000

rel.breakingnews

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed