oleh

Proyek Tol Laut Jadi Proyek Arus Logistik?

Perbaikan dan pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia sedang digenjot. Yang paling terlihat adalah pembangunan transportasi darat mulai dari pembangunan tol trans Sumatera hingga Papua. Kemudian transportasi udara melalui pembangunan dan perbaikan bandara. Terakhir yang masih dan terus berjalan adalah transportasi laut.

Jalur cepat transportasi laut atau tol laut menjadi salah satu program unggulan Presiden Joko Widodo. Selama ini, pertumbuhan ekonomi hanya terpusat di Pulau Jawa sehingga untuk mendistribusikan muatan logistik ke wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi rendah, khususnya di Kawasan Timur Indonesia membutuhkan biaya yang tinggi.

Pembangunan tol laut dilakukan untuk menyediakan jaringan angkutan laut tetap dan teratur yang menghubungkan simpul pelabuhan utama atau Hub dengan pelabuhan-pelabuhan pengumpannya (Feeder). Tujuan utamanya untuk menghilangkan kesenjangan harga antara Indonesia bagian barat dengan timur yang terkendala dengan tidak efisiennya sistem logistik.

Tol laut mulai beroperasi pada November 2015 dengan tiga ruas trayek dari enam yang direncanakan. Tahun 2018, Kemenhub menambahkan menjadi 15 trayek atau rute untuk tol laut yang akan dioperasikan.

Dalam laporan tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK (pdf), disebutkan bahwa tol laut terbukti mampu mengurangi disparitas harga antarwilayah di Indonesia. Harga beras di Kepulauan Anambas dan Fak-fak turun sebesar 14 persen. Sementara di Larantuka, NTT harga beras turun 17 persen. Selain beras, harga kebutuhan lain seperti gula pasir, tepung terigu, minyak goreng, dan semen juga tercatat mengalami penurunan.

Dalam perkembangannya, pembangunan infrastruktur perhubungan laut erat kaitannya dengan perbaikan lalu lintas barang dan penumpang. Mengingat wilayah Indonesia didominasi oleh kepulauan, transportasi laut memiliki peranan penting untuk meningkatkan konektivitas antarpulau di Indonesia. Karena peran dan fungsinya sebagai alat mobilitas manusia dan barang, maka penyediaan prasarana dan sarana transportasi terus dituntut untuk meningkatkan efisiensi pelayanan.

Di Indonesia, pelabuhan diklasifikasikan ke dalam dua kelompok yaitu pelabuhan yang diusahakan dan pelabuhan yang tidak diusahakan. Kedua pelabuhan ini sama-sama melayani kegiatan angkutan laut hanya saja fasilitas pada pelabuhan yang tidak diusahakan tidak selengkap pelabuhan yang diusahakan.

Menurut data Departemen Perhubungan, pertumbuhan jumlah pelabuhan di Indonesia cenderung lambat. Pada 2012, jumlah pelabuhan yang diusahakan ada sebanyak 111. Jumlahnya tidak bertambah hingga tahun 2015, malah mengalami penurunan dua tahun setelahnya yaitu 108 pelabuhan pada 2016 dan 97 pelabuhan tahun 2017. Secara umum, peningkatan jumlah pelabuhan yang paling besar ada di tahun 2016.

Sementara jumlah pelabuhan yang tidak diusahakan menunjukkan kenaikan. Pada 2012, tercatat ada sebanyak 571 pelabuhan. Naik menjadi 574 pelabuhan pada 2015. Jumlah ini dirasa belum berimbang untuk memenuhi kebutuhan pelayaran di Indonesia.

Selain pelabuhan, infrastruktur utama yang menunjang perkembangan transportasi laut adalah armada angkutan . Menurut jenis pelayarannya, armada angkutan terbagi menjadi empat kategori yaitu angkutan laut, pelayaran rakyat, perintis, dan angkutan laut khusus.

Data Departemen Perhubungan menunjukkan bahwa selama enam tahun terakhir terdapat kenaikan jumlah armada yang signifikan. Angkutan laut (pelayaran) memiliki jumlah armada paling banyak. Pada 2012 angkutan laut (pelayaran) berjumlah 10.147 unit dan meningkat 12,60 persen menjadi 11.426 unit di 2013. Kenaikan terbesar terjadi di 2016, sebesar 53,65 persen atau menjadi 21.866 unit dari tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 14.231 unit.

Pelayaran perintis menjadi jenis pelayaran dengan jumlah armada paling kecil di antara tiga lainnya. Jumlah armada perintis tahun 2017 sebanyak 96 unit, angkanya masih sama dengan tahun 2016.

Jika sebelumnya sudah melihat soal infrastruktur (pelabuhan dan armada) sebagai cara mencari indikator perkembangan setelah 2014, berikutnya adalah melihat dampak pembangunan pada kegiatan di pelabuhan –volume bongkar muat sebagai tanda mobilitas logistik.

Merujuk laporan Statistik Transportasi Laut, volume bongkar muat barang pelayaran dalam negeri dan luar negeri pada periode 2002 – 2016 cenderung fluktuatif. Volume muat barang paling tinggi terjadi pada 2013 yaitu 814,58 juta ton. Selanjutnya volume muat barang pelayaran dalam negeri dan luar negeri turun 8,43 persen menjadi 749,90 juta ton pada 2014. Padahal pada tahun tersebut belum ada isu pembangunan tol laut.

ondisi yang sama terjadi pada volume bongkar barang. Pada 2014, tercatat sebanyak 482,17 juta ton volume bongkar barang pelayaran dalam negeri dan luar negeri. Angka ini turun 13,47 persen di 2015 menjadi 417,21 juta ton. Di sisi lain, tahun 2015 juga menjadi peresmian awal pengoperasian 3 dari 6 trayek tol laut. Namun, efektivitas tol laut masih belum bisa dirasakan. Terbukti dari kegiatan muat barang yang mengalami penurunan 0,13 persen menjadi 638,02 juta ton pada 2016.

Bagaimana dengan Regulasi Keselamatan?

Infrastruktur transportasi laut dapat dikatakan semakin membaik ditambah dengan adanya proyek tol laut yang juga merupakan program prioritas pemerintahan. Maka pembenahan seharusnya tidak hanya terpusat di pendistribusian logistik saja tetapi dibarengi dengan perbaikan regulasi.

Pada 2015, Kementerian Perhubungan menerbitkan dua Peraturan Menteri sebagai upaya untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi pengguna transportasi laut. Peraturan tersebut tertuang pada Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan dan PM No. 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut

Bila dilihat per tahun, hasil putusan Mahkamah Pelayaran menunjukkan pada 2012 terdapat 34 kecelakaan kapal. Jumlah ini sempat menurun menjadi 33 kejadian pada 2013 dan mencapai jumlah tertingginya yaitu 49 kecelakaan kapal di 2014. Sedangkan pada 2017, Mahkamah Pelayaran mencatat adanya 28 kecelakaan kapal yang terjadi di Indonesia

Kecelakaan kapal yang paling besar disebabkan oleh faktor manusia. Pada 2013, peran manusia mengambil porsi 54,55 persen atau sebanyak 18 dari 33 kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh faktor manusia. Meski sempat menurun lebih dari setengahnya pada 2015, angkanya kembali naik pada 2016.

KNKT pada rilis investigasi terhadap kecelakaan KM. Zahro Express yang terjadi pada 1 Januari 2017 di sekitar perairan Teluk Jakarta menyebut bahwa kebakaran yang terjadi pada KM. Zahro Express tersebut diakibatkan oleh human error. Kurangnya perawatan dan pengawasan pada mesin kapal menjadi salah satu faktornya.

Kasus ini tentu bukan pertama terjadi, pemerintah perlu melakukan evaluasi regulasi dan pengawasan yang tepat. Jika masalah kelalaian dibiarkan terjadi, bukan tidak mungkin nantinya tol laut menjadi proyek yang hanya mengutamakan arus logistik.

tirto

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed