oleh

Konsumen Merasa Dirugikan, Laporkan ke BPSK Banjarmasin

Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin pasca dikukuhkan Gubernur Kalsel terus akan melakukan sejumlah agenda diantaranya pembekalan kepada anggotanya, juga melakukan sosialisasi dan audiensi agar keberadaanya dikenal.

Pasalnya, keberadaan BPSK sebagaimana diatur menurut Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertugas utama menyelesaikan persengketaan konsumen di luar lembaga pengadilan umum.

BPSK beranggotakan unsur perwakilan aparatur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha atau produsen yang diangkat atau diberhentikan oleh Menteri, dalam menangani dan mengatur permasalahan konsumen.

“Kami terus melakukan koordinasi dengan anggota dan instansi terkait, pembenahan internal, sejumlah program kerja sudah disusun,” kata Ketua BPSK Kota Banjarmasin Siswansyah, didampingi Kabid Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan Disperindag Kalsel, Siti Adawiyah, usai rapat bersama seluruh anggota, Selasa (26/6).

Siswansyah mengatakan, sesuai kewenangannya BPSK akan melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa, melihat atau meminta tanda bayar, tagihan atau kuitansi, hasil test lab atau bukti-bukti lain, keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bersifat mengikat dan penyelesaian akhir bagi para pihak.

Dalam bulan ini, kata Siswansyah, sudah ada laporan yang masuk ke BPSK Kota Banjarmasin, yakni laporan konsumen yang membeli sepeda motor merek KTM, dimana perusahaan ini tak menyertakan layanan purna jualnya. Hal ini tentu oleh BPSK akan ditelaah dan diperiksa, saat ini masuk tahap registrasi,” jelas Asisten Pemprov Kalsel bidang pemerintahan ini.

Hal senada dikatakan Wakil Ketua BPSK Kota Banjarmasin, Fauzan Ramon, keberadaan lembaga bersifat pengabdian untuk membantu masyarakat yang merasa haknya dirugikan oleh pelaku usaha secara luas.

Melihat kewenangannya, lanjut pengacara senior ini, akan melakukan jemput bola terhadap laporan kasus yang diajukan. “Banyak hal bisa dilakukan BPSK, melakukan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BPSK ini berprinsip mengutamakan musyawarah, cepat, murah dan berlaku adil,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, semua masyarakat pasti tahu bahwa dengan semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi, maka sangat mungkin terjadi munculnya sengketa antara konsumen dengan produsen maupun penyedia barang dan jasa.

”Dengan BPSK ini bertujuan untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan atau jasa yang diperoleh di pasaran. Dan itu terus diupayakan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen, serta untuk menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab,” terangnya.

Tugas BPSK, melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi; memberikan konsultasi perlindungan konsumen; melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku; melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen; memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang atau pihak yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen; mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan / atau pemeriksaan; memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen; memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Kewenangan untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen membentuk majelis harus ganjil dan sedikit-dikitnya berjumlah anggota majelis tiga orang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan seorang anggota, majelis ini terdiri mewakili semua unsur yaitu unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha serta dibantu oleh seorang panitera dan putusan majelis bersifat final dan mengikat

Untuk itu masyaralat bisa memanfaatkan BPSK yang berkantor di Kantor Disperindag Kalsel Jalan S Parman Kota Banjarmasin. BPSK juga menyiapkan website pengaduan yang bisa diakses lewat online.

Sembilan anggota BPSK Banjarmasin periode 2018 – 2023, Ketua H Siswansyah SH MH, Wakil Ketua Dr H Fauzan Ramon SH MH, Hj Mursidah SPd SH MPd, Anshari Yannoor SH, Nawang Wijayati SH, Syahrani SH dan M Syaukani ST MKom MCs, Mujiburrahman SH, Zakiyah SH MH.

hum/ida

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed