oleh

Pemuktahiran Data Warga Miskin Jadi Rujukan

BANJARMASIN – Adanya verifikasi dan konfirmasi sangat penting agar pemuktahiran data warga miskin dapat terus berjalan sehingga bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran. Semua data yang masuk nantinya jadi rujukan untuk memperbaharui data penerima bantuan sosial. Apa yang dilakukan Kementerian Sosial, sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin yang mengatur bahwa pemuktahiran data dilakukan dengan masyarakat yang secara pro aktif melaporkan ke desa dan lurah.

Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Sosial Kalsel Adi Santoso, Kamis (28/6), bantuan sosial diberikan tepat sasaran maka akan lebih signifikan terhadap penurunan kemiskinan dan rasio dini. Pemerintah daerah di Kalsel harus melakukan update datanya, mengingat kemiskinan itu dinamik, tentu pemerintah daerah terutama kepala desa atau lurah hingga Ketua RT lebih mengetahui pergerakan perubahannya tiap warganya.

“Di beberapa daerah soal validasi data belum jadi fokus perhatian bahkan tak dianggarkan. Padahal data warga miskin harus terus di up date, hal ini agar menjadi perhatian tiap kepala daerah. Untuk pergerakannya memang harus dipantau,” jelasnya.

Adi berharap, pemerintah daerah di Kalsel lebih proaktif melakukan validasi data keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) yang akan dikucurkan pemerintah pusat kesemua daerah. Adi menilai keberadaan Sistem Informasi dan Konfirmasi Data (Siskada) kurang dimaksimalkan oleh pemerintah daerah di Kalsel.

“Data warga miskin yang ada di tiap kota/kabupaten belum maksimal dilakukan sinkronisasi. Saat ini sesuai data BPS Kalsel data warga miskin di Kalsel tahun 2018 terdata 194 ribu jiwa dari jumlah penduduk 3,5 juta, itu data sekunder versi BPS. Dinsos Kalsel juga memiliki data yang lebih terpadu yakni, data primer ada sekitar 1 juta lebih, sebab dari jumlah penduduk 44 persen masuk data basis terpadu,” ungkap Adi.

Menurut Adi, Siskada ini diluncurkan bulan Desember tahun lalu, harapannya daerah bisa secara mandiri mengupdate data kemiskinan sesuai dinamika status sosial ekonomi masyarakat. Jika masyarakat pasif melaporkan diri, maka lurah dan kades lah yang harus aktif mendata.
Dikatakan Adi, terkait bantuan pangan non tunai (BPNT), Adi berharap Perum Bulog menjaga kualitas pasokan pangan di E-Warong guna meminimalisir komplain keluarga penerima manfaat. Utamanya beras, sehingga bisa dikonsumsi secara layak dan manusiawi. Bantuan Pangan Non Tunai sebagai konversi beras untuk keluarga sejahtera (rastra) bagi masyarakat miskin harus dapat dijaga kualitasnya.

“Keluarga penerima manfaat sudah saatnya dapat menikmati dan memakan beras yang berkualitas, pastikan mereka punya pilihan jenis dan kualitas beras melalui e – warong dengan menggunakan KKS,” paparnya.

ida/inf

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed