oleh

Empat Pilar Kebangsaan Kerangka Dalam Berdemokrasi Bagi Bangsa Indonesia

Banjarmasin,Info Banua.Dengan hate speech atau pencemaran nama baik dalam UU MD3 yang baru ini membatasi hak berpendapat bagi masyarakat sipil dan cenderung menjadikan elit politik yang sedang menjabat menjadi kebal hukum, kata anggota MPR-RI Sofwat Hadi saat menggelar sosialisasi empat pilar kebangsaan bersama Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI)Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Rabu (25/7/2018).

Demokrasi kita adalah demokrasi yang menghargai kebebasan berpendapat bagi masyarakat sipil. Dalam hal ini memang diperlukan kejelian dalam berpolitik bagi setiap elit politik yang bekerja melayani kepentingan masyarakat sipil, kata Sofwat Hadi.

“Demokrasi kita adalah demokrasi yang menghargai kebebasan berpendapat bagi masyarakat sipil”, tegasnya.

Menurutnya, penyalahgunaan kebebasan berpendapat terjadi untuk menjatuhkan orang lain, baik dengan pemerintah maupun antar orang pribadi ataupun antar komunitas tertentu. Kebebasan yang salah ini bisa terjadi saat pemilu, karena bisa saja tim sukses calon tertentu menjatuhkan calon yang lainnya melalui akun-akun di sosial media.

Hal ini perlu kesadaran individu dalam menjaga proses demokrasi kita yang bisa memecah belah persatuan Indonesia. Perlu ada penegakan hukum yang adil demi keberlangsungan demokrasi yang lebih baik, jelasnya.

Dengan kegiatan Sosialisasi empat pilar kebangsaan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kehidupan berdemokrasi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang sesuai dengan nilai yang terkandung dalam empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika, sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, pungkas Sofwat Hadi.(*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed