oleh

Polda Kalsel Gelar Pasukan Penanggulangan Karhutla 2018

Kapolda Kalsel Irjen Pol Rachmat Mulyana mengatakan, menurut data yang dikeluarkan oleh BMKG di Kalimantan Selatan (Kalsel) terdapat hotspot mulia Januari hingga Juli ditemukan sebanyak 81 hotspot dengan luas area yang terbakar sebanyak 313,86 hektare.

Mencermati kondisi tersebut Kapolda Kalsel mengajak seluruh stakeholder baik dari pemerintah daerah, TNI, Basarnas, perusahaan, serta seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama membantu menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan agar tak meluas.

“Saya yakin dampak Karhutla yang terjadi setiap tahun ini telah dirasakan langsung oleh sebagian besar kita yang hadir di sini,” tegas Kapolda Kalsel Irjen Pol Rachmat Mulyana usai acara gelar pasukan penanggulangan Karhutla 2018, Kamis (2/8).

Menurut Rachmat, kebakaran hutan dan lahan diwilayah Kalimantan Selatan sendiri telah menyebabkan kerugian material yang cukup besar, kerusakan ekosistem dan terganggunya kegiatan perekonomian didaerah, bahkan dampaknya dirasakan oleh p lain serta negara tetangga.

“Optimasi pencegahan karhutla adalah jalan yang terbaik daripada kita sibuk memerangi api, saya menggaris bawahi, titik api terpantau dari udara terindikasi sengaja di bakar oleh pihak-pihak tertentu, karenanya saya perintahkan kepada penyidik dan aparat terkait untuk menindak tegas para pelaku pembakaran,” tegasnya.

Kata Rachmat, pihaknya saat ini beserta jajaran melaksanakan operasi kontijensi karhutla yang dimulai 2 – 30 Agustus 2018. Terkait hal itu, Polda Kalsel memaksimalkan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan berharap kepada Pemprov Kalsel menyusun dan membuat perda terkait penanggulangan karhutla sebagai bukti nyata dari keseriusan bersama dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan.

Dengan memaksimalkan posko terpadu dan pos pantau penanggulangan karhutla di wilayah yang rawan terjadi karhutla baik tingkat kecamatan maupun desa guna memantau lokasi hotspot. Kepada para dinas terkait dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan agar ikut aktif mengawasi proses land clearing yang dilakukan oleh pihak Perusahaan. Sedangkan kepada perusahaan agar membuat rayonisasi dan tidak bersifat sektoral dalam penanggulangan karhutla.

yus

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed