oleh

Sekda Banjarmasin Nonaktif Hamli Akan Laporkan Wali Kota Banjarmasin ke Presiden

Belum dilaksanakannya hasil mediasi Ombudsman RI antara Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina dengan Sekda non aktif Kota Banjarmasin Hamli Kursani. Tak ayal membuat Sekda non aktif Kota Banjarmasin Hamli Kursani gundah dan berniat melaporkan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina kepada Presiden RI.

Pasalnya, hampir satu bulan lebih kedatangan Ombudsman RI ke Balai Kota Banjarmasin untuk bertemu Wali Kota Banjarmasin pada 1 Agustus lalu.  Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai status Hamli Kursani.

Berdasarkan hari kerja Senin sampai Sabtu tidak termasuk libur tanggal merah, seharusnya pengembalian jabatan Hamli Kursani sebagai Sekda Kota Banjarmasin sudah dilakukan. Sebab, Senin (10/9) merupakan batas waktu yang diberikan Ombudsman RI kepada Ibnu Sina.

Mediasi pada 1 Agustus lalu merupakan tindaklanjut daro laporan hasil akhir pemeriksaan (LAHP) oleh Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan dengan nomor 0022/LM/IV/2018/BJM untuk kasus pembebastugasan, Hamli Kursani dari jabatan Sekdako Banjarmasin.

Hasilnya, dalam surat mediasi yang ditandatangani kedua belah pihak antara Ibnu Sina dan Hamli Kursani serta Ombudsman RI Ninik Rahayu, menghasilkan kesepakatan, pelapor (Hamli Kursani, red) bersedia menyampaikan permintaan maaf secara personal kepada terlaporc(Ibnu Sina, red) terhadal hal-hal yang menjadi permasalahan diantara keduanya.

Pelapor berkomitmen akan menjaga marwah, harkat, dan martabat terlapor. Terlapor menyetujui untuk mengembalikan tugas dan jabatan pelapor sebagai Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin seiring dengan telah selesainya proses pemeriksaan, serta pelapor berkomitmen akan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Pelapor bersedia tidak mempermasalahkan terkait laporan ini dikemudian hari.

Pelapor dan terlapor akan bersikap untuk dapat saling menghargai dan bekerjasama guna mencapai tujuan tata kerja pemerintahan yang baik dalam situasi yang kondusif. Terlapor akan menyampaikan hasil tindak lanjut pokok-pokok rumusan hasil mediasi pada poin-poin di atas kepada Ombudsman RI.

Hamli Kursani mengaku akan melaporkan ke presiden. Menurutnya perjanjian tertulis ini disaksikan lembaga negara, namun tidak dilaksanakan. “Apa ini dpt dikatakan wali kota ingkar janji,” retoris Hamli.

Ia pun menunggu pemberitahuan pengembalian jabatannya hingga siang kemarin. Hasilnya, Hamli harus lebih bersabar lagi. Informasi terkait pengembalian jabatannya tak kunjung dilakukan.

“Apakah patut seorang wali kota mengkhianati perjanjian tertulis. Tertulis saja diingkari apalagi tidak tertulis,” cetusnya.

Sebenarnya jabatan Hamli Kursani sudah genap dua tahun pada 29 Agustus lalu.

Pembebastugasan Hamli ini, berdasarkan surat dengan nomor 880/002-KUM.DIS/BKD, DIKLAT/2018 pada 10 April lalu. Artinya, sejak dibebastugaskan dari tanggung jawabnya, sudah hampir lima bulan Hamli tak menjalankan tugas sekda di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Meski dimediasi, sebenarnya kasus Hamli Kursai sudah dilimpahkan ke Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri (MPPHDP).

Hamli menegaskan jika kasus itu cacat hukum. Alasannya yang memeriksa dirinya yakni Kepala Inspektorat jabatannya masih di bawah Haml. Dimana golongan pegawai Hamli IVd sedangkan pemeriksa Vb.

“Yang memeriksa aku minimal sama IV/d, yany bisa memeriksa aku adalah provinsi. Bukan jabatan di bawah. Ini aturan UU tentang Pemda pasal 351.

Ombudsman RI, Ninik Rahayu saat dihubungi Banjarmasinpost.co.id via telepon, mengakui jika hasil mediasi Wali Kota Banjarmasin harus mengembalikan jabatan Hamli Kursani sebagai Sekda Kota Banjarmasin.

Dijelaskannya, sesuai dengan prosuder Ombudsman RI harus mendapat jawaban resmi dari wali kota. Pihaknya, berencana melayangkan surat terkait hasil mediasi. “Kami akan meninta jawaban resmi. Jika 14 hari setelah surat dilayangkan tidak dilaksanakan juga kami baru akan membuat rekomendasi,” jelasnya.

Menurutnya, jabatan Hamli seharusnya sudah dikembalikan, apalagi alasan non aktif adalah pemeriksaan. “Pemeriksaan sudah selesai. Harusnya sudah dikembalikan,” jelasnya.

rel.hs/bp