oleh

Tolak Kebijakan Biometrik, Calon Jamaah Umrah dan FKPPIUH Kalsel Unjuk Rasa ke Kemenag Kanwil Kalsel

Kebijakan pemerintah Arab Saudi yang mengharuskan calon jamaah umrah Indonesia melakukan perekaman Biometrik mendapat penolakan dari pengusaha travel dan agen yang tergabung di Forum Komunikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umraoh dan Haji Khusus (FKPPIUH) Kalsel.

Hal tersebut ditandai dengan aksi damai puluhan anggota FKPPIUH) Kalsel dengan mendatangi Kantor Kanwil Kemenag Kalsel, Rabu (3/10/2018).

“Calon jamaah umrah dan masyarakat serentak seluruh Indonesia melakukan aksi damai menolak perekaman biometrik yang harus dilakukan di kantor VFS Tasheel,” kata Kordinator Lapangan aksi damai Saridi Salimin.

Saridi mengungkapkan, pemerintah Arab Saudi menetapkan syarat baru untuk pengurusan visa umrah yaitu sebelum mengajukan visa wajib diambil data biometrik terlebih dahulu berupa foto dan sidik jari.

“Aturan ini sangat memberatkan warga negara Indonesia khususnya kaum muslimin yang akan melaksanakan ibadah umrah, karena sebaran geografis dan kantor VFS Tasheel hanya satu di tiap provinsi,” tuturnya.

Massa mendesak pola VFS-Tasheel dihentikan karena memberatkan bagi jemaah umrah dan haji asal Kalsel. Menurut Saridi, sistem biometrik menjadi kendala bagi masyarakat daerah terpencil karena biaya mengurus umrah menjadi makin besar.

Sistem ini dinilai bentuk kezoliman. “FKPHU Kalsel menolak sistem ini. Penerapan biometric secara sepihak yang dioperatori VFS-Tasheeel pada proses pengajuannya visa umrah berpotensi merugikan masyarakat Indonesia yang hendak umrah,” katanya.

Adapun Kasie Urusan Haji Kanwil Kemenag Kalsel, Zainal Arifin, berjanji meneruskan aspirasi FKPHU Kalsel ke pemerintah pusat.

ida

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed