oleh

Lahan Diklaim Adaro, Majelis Adat dan Dewan Dayak Ritual Banyang Mandru

Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak dan Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak (BATAMAD) Kalsel melakukan pembelaan terhadap Heriyanto salah satu warga Tabalong pemilik sah sebidang tanah dengan luas kurang lebih 10 hektar di Desa Kasiau Jalan Kuning Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Kalsel.

Bentuk pembelaan yang dilakukan Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak menjaga lahan yang bersebelahan dengan areal lahan milik perusahaan tambang PT Adaro.

“Kami melakukan pembelaan dan perlindungan salah satu warga Dayak di Tabalong, karena terkait soal sengketa lahan seluas 10 hektar. Kami tidak akan meninggalkan lokasi tersebut sampai masalah terselesaikan dengan baik oleh PT Adaro  Indonesia,” kata Deputy President Majelis Adat Dayak Nasional Ramond, di Banjarmasin Minggu (21/10).

Kata Ramond, pihaknya hanya membantu ketika masyarakat dayak meminta bantuan dengan dasar warga Dayak tersebut berdiri diatas kebenaran.

“Kepemilikan lahan tersebut  bukan hanya mengaku-ngaku tapi dibuktikan didukung oleh dokumen lengkap sebagai pemilik lahan dan sampai saat ini terdaftar sebagai pembayar  pajak yang sah atas lahan tersebut,” katanya.

Menurut Ramond, pada tahun 2011 Heriyanto membeli 3 bidang lahan dengan lokasi yang berdekatan satu hamparan yang masing-masing seluas kurang lebihy 4,5 hektar  dan 1,5 hektar dari 3 orang yang berbeda. Seterusnya lahan tersebut seluas kurang lebih 6 hektar ditanami karet dan sisanya palawija oleh Heriyanto dan keluarganya. Dengan tujuan dan hasil pengolahan lahan tersebut akan menjadi sumber penghasilan buat kedepannya.

Pada bulan Februari  tahun 2016 di area lahan milik Heriyanto tersebut terpasang plang yang isinya bahwa tanah tersebut dalam penguasaan PT Adaro Indonesia sebagai pemilik yang sah Heriyanto langsung  mendatangi PT Adaro  Indonesia yang bertempat di Dahai  karena merasa tidak pernah  menjual belikan atau memindahtangankan  hak kepemilikan lahan tersebut kepada siapapun.

“PT Adaro  Indonesia melalui seorang pegawai terkait menjelaskan kepada Heriyanto bahwa lahan tersebut sudah dibebaskan dan sudah menjadi hak milik PT Adaro Indonesia,” katanya.

Mendengar pengakuan dari Adaro, lanjut Ramond, persoalan lahan ini langsung dilaporkan oleh Heriyanto selaku pemilik lahan yang sah ke Polres Tabalong dengan harapan  Heriyanto mendapat keadilan akan tetapi  karena responya terlalu lambat, akhirnya Heriyanto melaporkan ke Irwasda  Polda Kalsel. Merasa tidak puas dengan  penanganan  pihak apat Heriyanto kembali melaporkan ke Propam Mabes Polri.

“Ini bukan yang pertama Heriyanto menuntut haknya sampai akhirnya meminta perlindungan kepada Lembaga Majelis Adat Dayak  Nasional (MADN), Dewan Adat Dayak (DAD) dan Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak (BATAMAD) dengan surat kuasa penuh agar lembaga bisa  menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Heriyanto,” katanya.

Atas dasar membela kebenaran, lanjut Ramond, pihaknya hanya membantu menjaga harkat martabat orang Dayak agar tidak terzalimi dan tertindas  di Bumi Borneo, wajib hukumnya Majelis Adar Dayak Nasional (MADN), Dewan Adat Dayak (DAD) dan Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak (BATAMAD) siap membantu permasalahan masyarakat Adat Dayak dengan tujuan mencari jalan yang baik dan terbaik selagi masyarakat tersebut didalam garis kebenaran.

“Dengan kata lain apabila hak masyarakat Dayak diserobot atau dirampas pihak lain dengan cara yang tidak benar, maka seluruh elemen masyarakat Dayak akan bergerak  membantu Heriyanto melalui advokasi dalam hal hukum Adat Dayak, melalui koordinasi dengan Presiden Majelis  Adat Dayak  Nasional (MADN) dan tokoh-tokoh Dayak se- Kalimantan,” katanya.

Pada tanggal 2 Oktober 2018 dilakukan eksekusi lahan oleh lembaga Adat Dayak dan lahan dijadikan status quo. Pada tanggal 16 Oktober 2018  jam 11.00 WITA diadakan ritual Adat Dayak Banyang  Mandru  diatas  lahan milik Hariyanto dan sempat halangi oleh keamanan internal perusahan  karena dianggap mengganggu  aktivitas  kegiatan usaha pertambangan  PT Adaro Indonesia.

Sementara Kepada BATAMAD  Barito  Timur Hardy Calvyn  Agoeh Ritual beberapa tokoh dayak mensikapi persoalan sengketa lahan ini menggelar ritual banyang mandru yang dipimpin seorang damang. “Maksud dan tujuan diadakan ritual ini dalah memohon  kepada Tuhan Yang Maha Esa Pencipta agar keadilan dan kebenaran ditegakkan. Ritual Banyang Mandru digelar karena ada pihak yang menyerobot  lahan masyarakat  Dayak,” katanya.

“Langkah selanjutnya  pada tanggal 16 Oktober 2018 lembaga melayangkan surat terbuka ke Manajemen PT Adaro  Indonesioa, Lembaga Adat Dayak  selalu memberikan win-win solution untuk semua pihak, namun sampai saat ini belum digubris sama sekali oleh pihak PT Adaro Indonesia,” katanya.

Sementara Heriyanto pemilik lahan mengaku membeli lahan seluas 10 hektar lewat Kepala Desa Kasiau Jalan Kuning Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Kalsel. “Kami bahkan selalu membayar pajak hingga bulan Juni 2016 dan tak merasa menjual lahan, yang kami beli tahun 2017 dengan dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT),” katanya.

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed