oleh

Bank Indonesia Sosialisasi Aturan Membawa Uang Kertas Asing Masuk dan Keluar Pabean

Bank Indonesia (BI) menyatakan mulai memberlakukan sanksi kepada setiap orang atau korporasi yang membawa uang kertas asing senilai Rp1 miliar atau lebih ke luar atau masuk ke Indonesia.

Besaran sanksi yang akan dikenakan untuk orang perorangan atau korporasi yang tidak memiliki izin dan persetujuan membawa uang kertas asing, sebesar 10 persen dari total yang mereka bawa, dengan jumlah denda paling banyak setara Rp300 juta.

Bagi badan berizin dan membawa uang kertas asing melebihi persetujuan yang diberikan BI, denda sebesar 10 persen dari kelebihan jumlah uang kertas asing dengan jumlah paling banyak Rp300 juta.

Hal ini sesuai aturan Bank Indonesia No 20/2/PBI/2018 melakukan sosialisasi tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing Ke Dalam dan Ke Luar Daerah Pabean Indonesia.

“Sanksi dilakukan bagi yang membawa Uang Kertas Asing (UKA) lebih dari Rp 1 miliar baik orang atau korporasi. Jadi yang membawa UKA dengan jumlah Rp 1 miliar hanya berlaku untuk badan berizin, yaitu bank dan penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) bukan bank yang telah memperoleh izin dan persetujuan dari Bank Indonesia (BI),” kata Kepala Departemen Pengelolaa Devisa BI Hariyadi Ramelan, usai acara sosialisasi peraturan Bank Indonesia tentang pembawaan uang kertas asing kedalam dan keluar pabean di Indonesia, di Banjarmasin Jumat (23/11).

Kata Hariyadi, BI menyiapkan infrastruktur berbasis teknologi informasi untuk memproses perizinan dan persetujuan pembawaan UKA dan terintegrasi dengan sistem Indonesia National Single Window (INSW) yang digunakan untuk mengawasi ekspor dan impor barang dalam kategori larangan dan pembatasan.


BI juga melakukan koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan (Kemkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Hukum dan Ham (Kemkumham), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), dan otoritas bandara serta pelabuhan.

“BI juga telah selesai memproses permohonan izin dari bank-bank devisa dan KUPVA bukan bank yang akan melakukan kegiatan importasi atau eksportasi UKA,” jelas Hariyadi.

Selain itu, kata Hariyadi, BI ingin mengetahui underlying mengapa permintaan uang dolar dimasyarakat meningkat baik bisnis atau transaksi Internasional lainnya. Atas dasar itu, BI mengundang Bea dan Cukai, PPATK untuk bersinergi. Dengan harapan semua transaksi keuangan bisa dimonitor dengan baik, serta mampu membedakan mana hal yang merupakan legal bisnis dan ilegal.

Sementara Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalsel Herawanto mengatakan, pihaknya berterimakasih ditunjuk untuk melakukan sosialisasi, meskipun Kota Banjarmasin bukan daerah terluar. Tapi bandara Syamsudin Noor menuju bandara Internasional. Dimana nantinya, Kalsel akan mengirimkan masyarakat untuk ibadah haji dan umroh, yang jumlahnya terbesar nomor 3 nasional. “Jadi sosialisasi aturan ini tepat dilakukan di Banjarmasin,” katanya.

Sementara pejabat Ketua Kelompok Analis Hukum PPATK Azamul Fadly yang juga menjadi narasumber mengatakan, bahwa pengaturan pembawaan uang Rp1 miliar itu tudungnya di BI, PPATK melihat bahwa secara umum adanya praktek pencucian uang itu bisa lewat sistem keuangan.

“Untuk itu upaya pencucian uang memang untuk mencari celah dengan modus pembawaan uang tunai keluar. Makanya pengaturan tentang pembawaan uang tunai itu penting diterapkan, seluruh pintu-pintu yang memungkinkan para pencucian uang tertutup,” katanya.

Kata Azamul, pada intinya semua pihak harus memberitahukan dengan benar ketika akan membawa uang diatas Rp100 juta keatas, harus memberitahukan ke bea cukai. Termasuk jika membawa uang yang melewati ambang batas uang kertas asing diatas Rp1 milar, harus memberitahukan ke petugas bea cukai dan harus ada izin BI.

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed