oleh

Musda VIII Hiswana Migas Bahas Optimalisasi Energi Dengan Pertamina

BANJARMASIN – Guna menunjang kemajuan ekonomi daerah, Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Minyak dan Gas (Hiswana Migas) menggelar Musda ke-VIII bersama PT Pertamina. Kegiatan dengan tema Optimalisasi Kerja dan Energi antara Hiswana Migas dan PT Pertamina untuk Kemajuan Daerah, dihadiri oleh Sekdaprov Kalsel, Anggota Komisi I DPR RI Syaifulah Tamliha, berjalan lancar.

 

Dewan Ketua DPD Hiswana Migas Kalimantan, Hari Kristanto mengatakan pemerintah harus konsisten atas penerapan standar emisi Euro IV sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Aturan ini mulai berlaku sejak September 2018.  Menurut dia, dunia Internasional sudah menerapkan emisi Euro IV demi bahan bakar ramah lingkungan.

“Sebelumnya sudah diterapkan program langit biru, tapi kemudian set back kebelakang lagi, melaunching BBM yang tidak ramah lingkungan. Jauh menuju ke Euro IV, berarti itu seperti minyak gas tapi injak rem,” kata Hari Kristanto usai Musda VIII Hiswana Migas se-Kalsel di Banjarmasin, Sabtu (24/11).

Hari khawatir kebijakan ini sulit diimplementasikan. Sebab kondisi sosial masyarakat tingkat perekonomiannya belum merata dan stabil, sehingga kebijakan pemerintah diuji. “Konsistensi kebijakan diuji,” kata dia.

Hari berkata penerapan Euro IV bertujuan engurangi pencemaran udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor. Saat ini, terang dia, Indonesia masih menerapkan standar emisi Euro II.

“Jadi selama ini, itu kan sulfurnya 250-300 ppm. Maka, dengan Euro IV, akan di bawah 50 ppm,” tambah Hari.

Penerapan Standar Emisi Euro IV diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan O.

Kendaraan bermotor kategori M, yaitu kendaraaan bermotor beroda empat atau lebih, digunakan untuk angkutan orang. Lalu kategori N, merupakan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih untuk angkutan barang, dan kategori O adalah kendaraan bermotor penarik untuk gandengan atau tempel.

Selain itu, Hari usul pengecer BBM di pinggir jalan mesti dilindungi karena memenuhi kebutuhan masyarakat.

Adapun Ketua DPC Hiswana Migas Kalsel Syaibani mengatakan, pihaknya berharap kuota BBM untuk Kalsel ditambah. “Kami sudah meminta ke anggota DPR RI Komisi VIII memperjuangkan kuota BBM Kalsel,” ucap Syaibani.

Menurut Syaibani, kuota BBM Kalsel harus ada evaluasi setiap tahun. Apabila tidak ditambah tentu dampaknya tiap tahun pasti terlihat antrean BBM di SPBU. “Kuota BBM Kalsel itu yang tahu hanya Pertamina. Hiswana Migas cuma menyalurkan sesuai kuota yang sudah ditentukan,” katanya.

 

rel/.yus

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed