oleh

Seminar.Nasional Penyuluh Pertanian Dikabupaten Banjar

BANJAR – Pola penyuluhan pertanian berupa pendekatan kepada petani yang polanya hanya copy –  paste atau mengulang yang telah lalu, sudah dianggap tidak relevan lagi.

Mengingat era pembangunan masa kini sudah berubah dari 10 tahun silam, dengan berkembang pesatnya sarana informasi dan komunikasi serta semakin tingginya pengetahuan masyarakat.

 

Para penyuluh harus kreatif mencari informasi  dengan memperbanyak interaksi berkolaborasi dengan instansi/lembaga lain, sehingga bahan penyuluhan yang akan disampaikan kepada masyarakat bukan hanya materi pokok yang sudah pernah disampaikan.

 

Masyarakat tani tidak merassa jenuh dan dapat menerapkannya.Selain itu perlu adanya komunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang bonafide dibidang produksi makanan hasil pertanian yang higienis dan aman konsumsi, dengan perdagangan dalam pola pemasaran sehingga petani tidak dibingungkan untuk menjual produksinya.

 

Hal tersebut dikatakan Kepala Pusat Penyuluh Pertanian Kapusluh dan Kementerian Pertanian DR Ir Siti Munifah MSi selaku narasumber utama, pada Seminar Nasional Penyuluhan Pertanian yang berlangsung hari Sabtu  tanggal 8 Desember 2018 di Martapura kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.

“Kolaborasi itu penting sehingga kualitas penyuluh dilapangan semakin baik sekaligus sebagai nilai kredit poin untuk dipertimbangkan dalam DUPAK dan prestasi penyuluh,” terangnya.

 

Pada sesi dialog , penyuluh menyoroti berbagai hal yang dirasakan pada masing masing individu maupun mewakili khalayak peserta seminar.Dari sejumlah pertanyaan  brintikan kepada desentralisasi DUPAK fungsional hendaknya cukup dikelola dinas provinsi, kabupaten/kota atau sistem online, sertifikasi, usulan dana desa bagi penyuluh yang berkaitan dengan Pos penyuluhan desa(Posluhdes), Peraturan Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) bagi penyuluh yang usianya diatas 35  tahun (THL). Perlunya ada seksi yang mewadahi penyuluh sehingga ada komunikasi dua arah antara arus atas dan bawah ( top down and botton-up).

Narasumber  menyimpulkan, untuk adanya perubahan sistem harus ada payung hukumnya, sehingga tidak menyalahi aturan. Masalah Posluhdes perlu adanya koordinasi dengan perangkat/kades sehingga dapat berkolaborasi untuk kepentingan semua pembangunan desa .

 

Seminar yang dihadiri 330 orang masing-masing terdiri 186 penyuluh pertanian kabupaten Banjar sisanya penyuluh, undangan dan umum dari kabupaten lain di Kalimantan Selatan  termasuk dari Kalimantan Tengah.

 

Kepala Dinas TPH kabupaten Banjar Ir HM Fachry MP mengatakan, bahwa seminar tersebut melatar belakangi perkembangan pertanian masa lalu dan masa sekarang, kebijakan pertanian yang selalu berubah – ubah. Maka dari itu tujuan utamanya adalah untuk mentransformasi arah kebijakan  serta regulasi atau payung hukum yang baru dalam penyelenggaraan penyuluhan petanian .

 

Ayi Kuswana.

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed